Pemkab Bogor Harus Legalkan THM Jika Bakal Tarik Pajak Dari Rumah Bernyanyi

Ilustrasi tempat karaoke
Ilustrasi tempat karaoke

BOGOR (KM) – Kas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dipastikan akan bertambah. Penambahan itu akan bersumber dari pajak Rumah Bernyanyi dan Karaoke yang akan mulai diberlakukan pertengahan tahun 2016 ini. Namun pengenaan pajak bagi rumah bernyanyi itu tak dipungkiri akan menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat maupun pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM). Pasalnya, ada yang memandang positif sebagai bagian ketegasan Pemkab Bogor dalam menjalankan aturan. Ada pula menganggap jika pelaksanaan penarikan ini merupakan dari lemahnya otoritas Pemda Bogor dalam menghadapi kekuatan para pengusaha Rumah Bernyanyi ataupun Karaoke yang dianggap sebagai pusat maksiat.

“Memang ada aturan secara spesifik dalam Peraturan Daerah (Perda) itu, terutama soal penyediaan Pemandu Lagu (PL) dan tempat atau room yang harus terbuka dan tidak ada kamar mandi di dalam, tapi siapa yang akan menjamin tidak ada hal-hal negatif,” ungkap aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bogor, Furqon kepada KM, Selasa (16/2/16).

Ia pun mengkritisi kebijakan tersebut, pasalnya dirinya menganggap itu sebagai upaya legalisasi terhadap THM.

“Yang namanya THM, tetap saja akan selalu disebut-sebut berbau maksiat. Apa ada tempat hiburan syariah? Kalau begini, apa artinya program Nongol Babat (Nobat) yang pernah dijalankan oleh Bupati Bogor dulu, yakni saat jaman Rachmat Yasin terhadap THM-THM itu,” geramnya. (Sahrul)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*