DPRD Diminta Mengkaji Ulang Soal Penarikan Pajak Sebesar 50 Persen di Rumah Bernyanyi

H. Gunawan Hasan, mantan anggota DPRD Kab. Bogor 2008-2013 (dok. KM)
H. Gunawan Hasan, mantan anggota DPRD Kab. Bogor 2008-2013 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Menyikapi terkait polemik pengenaan pajak terhadap seluruh Rumah Bernyanyi dan tempat Karaoke, hal itu kini menjadi sorotan serius bagi para pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM), di antaranya H. Gunawan Hasan yang tak lain merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2008-2013, yang juga pemilik Karaoke Keluarga Nada Lestari. Dirinya menyuarakan, penarikan pajak terhadap seluruh Rumah Bernyanyi dan Karaoke oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD agar dapat dikaji ulang.

“Sebenarnya saya setuju saja kalau itu untuk menambah Penghasilan Asli Daerah Pemkab Bogor, tapi kan bila merujuk ke sisi lainnya saya minta Pemkab Bogor dan DPRD bisa mempertimbangkan kembali PERDA itu, karena nantinya akan sangat memberatkan konsumen. Lagian penjelasan secara detailnya pun kurang jelas, lantaran pajak 50 persen itu tujuannya ke Room Karaoke atau dengan makanan dan minumannya juga, hal itu harus dipertegas bila perlu harus ada sosialisasinya lah paling tidak,” tegas Gunawan kepada KM melalui handphone selular miliknya, Selasa (16/2/2016).

Gunawan pun menyayangkan, kenapa penarikan pajak terhadap Rumah Bernyanyi dan Karaoke itu tidak diterapkan seperti di Kota Bogor yang hanya dikenakan pajak sebesar 30 persen saja. Apalagi, jika pemkab Bogor ingin memberlakukan hal demikian seyogya-nya terlebih dulu melegalkan THM-THM yang berada di Kabupaten Bogor ini.

“Saya harap teman-teman di DPRD Kabupaten Bogor bisa mengkaji ulang terkait hal itu, lantaran kedepannya akan memberatkan konsumen dan para pengusaha THM. Dimana kita tidak usah memungkiri bahwa hiburan itu sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia, jadi diharapkan dari pihak Pemkab Bogor ataupun Lembaga terhormat DPRD bisa mempertimbangkan-nya kembali,” harapnya. (Sahrul)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*