Mediasi SE Larangan Asyura: Walikota Setuju Cabut SE

Mediasi antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara Surat Edaran Larangan Asyura oleh Walikota Bogor (dok. Tedi/KM)
Mediasi antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara Surat Edaran Larangan Asyura oleh Walikota Bogor (dok. Tedi/KM)

KOTA BOGOR (KM) – Mediasi antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan terhadap Surat Edaran larangan Asyura yang dikeluarkan oleh Walikota Bogor Bima Arya pada Oktober 2015 lalu berjalan alot di Pengadilan Negeri Bogor, Selasa 16/2.

Mediasi tersebut dilaksanakan secara tertutup, dan dihadiri oleh pihak penggugat dari Yayasan Satu Keadilan (YSK), Sugeng Teguh Santoso, dan dari pihak tergugat kuasa hukum dari Walikota Bogor dan kuasa hukum turut tergugat lainnya (Presiden RI, Mendagri, Kapolres dan Kajari). Dalam proses mediasi tersebut, Sugeng mengajukan agar Walikota Bogor mencabut surat edaran tersebut agar tidak kembali dimanfaatkan oleh kelompok intoleran dalam menekan hak kebebasan beragama bagi penganut Syiah di seluruh Indonesia, dan bersedia mencabut tuntutan lainnya, diantaranya tuntutan agar Walikota Bogor meminta maaf secara terbuka dan tuntutan ganti kerugian. Selain itu, ia juga menghapus MUI Kota Bogor dari daftar pihak turut tergugat karena pihak MUI beralasan bahwa masalah ini menyangkut akidah.

Sugeng menerangkan bahwa proses mediasi tersebut memberikan hasil positif, walaupun ada beberapa hambatan.

“Tawaran ini disampaikan kepada kuasa Walikota dan ia setuju, nanti akan dibicarakan dengan Walikota. Pihak dari Presiden, Polisi, Kejaksaan Negeri Bogor juga setuju,” terangnya kepada wartawan di luar ruang mediasi, PN Bogor.

Namun dirinya menyayangkan sikap kuasa hukum dari Menteri Dalam Negeri, padahal menurutnya, sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah jelas berkenaan dengan kebebasan beragama. Ia menilai bahwa sikap dari kuasa hukum Mendagri, Ronald Saiful Bahri, cenderung malah menghambat proses perdamaian tersebut.

“Saya lihat tadi justru menghambat, mempersoalkan legal standing penggugat, kemudian tidak perlu ada perdamaian, dicabut saja, ini kontraproduktif justru, di luar dugaan. Karena ketika saya ketemu pak Tjahjo Mendagri di Solo, beliau clear sikapnya, tentang perlindungan negara terhadap orang menjalankan keyakinan dan agamanya,” jelas pria berkacamata itu.

Ia menilai bahwa sikap pribadi perwakilan Mendagri itu seolah-olah hanya ingin unjuk gigi dan menunjukkan argumentasi-argumentasi yang malah menghambat proses perdamaian.

“Saya akan laporkan hal ini kepada pak Mendagri langsung,” ujar Sugeng, yang juga merupakan Sekjen Persatuan Advokat Indonesia (PERADI).

Adapun pertemuan mediasi lanjutan akan diadakan pada Selasa 23/2 di tempat yang sama. (HJA/Maula)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*