HMI Bogor Minta BKPP Bogor Adil Memberikan Sanksi Kepada PNS Bermasalah

Ilustrasi penangkapan pengguna narkoba.
Ilustrasi penangkapan pengguna narkoba.

BOGOR (KM) – Menyikapi persoalan adanya dugaan pilih kasih dalam memberikan sanksi tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat hukum dari pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bogor, Furqon Ahmad Huda meminta kepada Pemerintah Kabupaten terutama BKPP agar tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi tegas terhadap PNS di Kabupaten Bogor yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil.

”Saya minta kepada BKPP tidak usah pilih kasih perihal tersebut, karena ini sudah menyangkut kedisiplinan aparatur pemerintah. Misalnya, jika PNS itu memang harus diberhentikan secara tidak terhormat, yah berhentikan jangan sampai tidak. Kan sudah ada yang mengatur itu di PP 53 tahun 2010 itu,“ ujar Furqon kepada KM, Rabu (11/2/16).

Furqon menambahkan, seperti diketahui dalam kasus mantan Sekretaris Camat Kemang, Kabupaten Bogor yang telah menjadi terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, jelas-jelas perbuatannya itu sangat dilarang keras oleh negara ini.

Advertisement

“Untuk itu, kami dari HMI Bogor meminta kepada Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pihak pejabat teras di Bumi Tegar Beriman ini, agar menegur keras pihak BKPP tersebut,” pintanya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor, Adang Suptandar mengungkapkan dalam perihal pemberian sanksi kepada PNS dilingkungan Pemkab Bogor terutama Mantan Sekcam Kemang itu, pihak BKPP dalam hal ini sudah sesuai dengan aturan PP nomor 53 tahun 2010.

“Jadi tidak ada kami di Pemkab Bogor pilih kasih dalam menentukkan sanksi terhadap PNS bermasalah. Jika memang harus diberhentikan secara tidak hormat yah kita lakukan, tapi untuk permasalahan mantan Sekcam itu yah menurut PP 53 tidak harus diberhentikan. Karena kan, dia (Mantan Sekcam,red) bukan lah pengedar tapi hanya pemakai saja, dan pihak pengadilan pun dalam memutuskan pidana ke DH hanya diberikan Rehabilitasi selama 4 bulan di Jakarta,” tutupnya. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*