GRUP: Walikota Bogor Mendukung Kelompok Anti NKRI

Konferensi Pers GRUP di bilangan Taman Topi, kota Bogor (dok. KM)
Konferensi Pers GRUP di bilangan Taman Topi, kota Bogor (dok. KM)

KOTA BOGOR (KM) – Menyusul tindakan Walikota Bogor Bima Arya yang menghadiri acara peresmian kantor cabang ormas anti Pancasila, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Senin 8/2 lalu, beberapa ormas yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Pancasila (GRUP) mengadakan konferensi pers untuk mengutuk keras tindakan Walikota Bogor yang dinilai malah mendukung kelompok anti Pancasila.

Adapun organisasi yang tergabung dalam GRUP adalah GP Ansor, DPD KNPI Kota Bogor, FMB, KPTB, IPNU-IPPNU, YSK, ProDEM, DPD MAPANCAS Kota Bogor, BEM FH Unida, KRM, GEMA PB, Pagar Kuwangi, GMNI Bogor Raya, PMII Pakuan, BTW, FKMI, AMII, FAM IPB, PEMUDA BULAN BINTANG, KUJANG LIMA, GPN, GEMA KOTA, FKMC, FMKI, dan FKDT.

Dalam pernyataan resminya, GRUP menilai bahwa “walikota telah memperlihatkan dirinya sebagai pimpinan daerah yang mendukung gerakan kelompok yang tidak mengakui NKRI serta memperlihatkan sikap intoleran”, atas kehadirannya di acara peresmian kantor cabang HTI.

“Kami mengutuk keras Walikota Bogor yang telah menghadiri kegiatan peresmian Kantor Cabang HTI dikota Bogor, dimana HTI adalah organisasi yang selama ini jelas dan nyata mengusung serta berkeinginan menegakkan negara Khilafah di Indonesia tanah air kita yang tercinta,” lanjut petisi tersebut.

GRUP menuntut agar walikota segera mencabut peresmian sekretariat HTI dan tidak mengizinkan HTI untuk berkembang di kota Bogor, serta menyampaikan secara terbuka seandainya ia tidak bersedia maka ia harus “mundur secara terhormat sebagai walikota Bogor karena telah melanggar sumpah jabatan dan gagal faham”.

Mereka menilai bahwa hadirnya walikota di acara peresmian kantor HTI tersebut merupakan pelanggaran serius karena HTI hendak menghapus Pancasila dan NKRI dan mendirikan “Negara Khilafah”, yang bertentangan dengan falsafah dasar negara Indonesia. Karena tujuan organisasi tersebut yang kontroversial itulah, GRUP menilai tidak pantas untuk unsur pemerintahan mendukung mereka atas alasan apapun.

“Dengan dalih apa pun walikota datang, berarti walikota telah mencederai dan mengingkari jabatan serta kewenangannya. Kami menuntut supaya walikota segera mencabut peresmian sekretariat HTI dan tidak mengizinkan HTI untuk berkembang di Kota Bogor,” ujar Ketua GP Ansor Kota Bogor, Rachmat Imron Hidayat di hadapan wartawan saat konpers tersebut.

Langkah Walikota Bogor juga dinilai sebagai pengkhianatan terhadap dasar negara. Hal itu disampaikan oleh Ketua GMNI Bogor Raya Desta Lesmana. “Walikota Bogor sudah melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila dan konstitusi dengan menghadiri acara kelompok yang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Selain mengungkapkan ironi kehadiran walikota di acara HTI, GRUP juga mengemukakan sifat “Rezim Pencitraan” yang ditunjukkan oleh Walikota Bogor. Mereka menilai, kehadiran Bima di acara tersebut hanya untuk pencitraan. Hal tersebut diungkapkan oleh aktivis GEMA PB, Shane Hasibuan. “Terlihat sekali Bima tidak konsisten dengan ucapannya. Saat ini Bima hanya melakukan pencitraan maupun seremonial. Kami menyerukan kepada masyarakat agar ikut serta untuk menurunkan rezim pencitraan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bima Arya menanggapi polemik yang beredar atas kehadirannya di acara HTI Senin lalu melalui surat terbuka yang beredar di media. Dalam surat terbuka itu, ia mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan konsep khilafah yang diusung oleh HTI, tapi melihat adanya persamaan dalam semangat melawan “musuh bersama” yaitu kemiskinan, korupsi, HIV/AIDS, kriminalitas dan lain-lain.

Merespons surat terbuka tersebut, Rachmat Imron Hidayat, yang akrab disapa Kang Romy, menganggapnya hanya langkah Bima melakukan pembenaran karena ia telah melakukan kesalahan besar. “Dia (Walikota Bogor Bima Arya -red) sudah melakukan kesalahan besar, sehingga hari ini dia sibuk mengklarifikasi kemana-mana, membenarkan apa yang ia hadiri pada Senin kemarin,” jelasnya kepada KM.

Ia juga mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir, khususnya bagi Bima Arya yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan beberapa kali. (HJA/Maula)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*