DBMP Bogor Diduga Salah Bayar dalam Pembebasan Jalan Tembus

betonisasi jalan
Betonisasi jalan (ilustrasi) (dok. rri)

BOGOR (KM) – Kekisruhan terkait dugaan salah bayar yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor menuai kekecewaan pemilik tanah yakni Endang Mulyadi. Pasalnya, pemilik sertifikat dan BPJB tanah yang tercatat dalam buku C nomor 223 dan Persil nomor 142 di wilayah Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, mengaku tidak habis fikir dengan sikap diam dan cuek-nya aparatur pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang disinyalir telah melakukan kesalahan pembayaran atas sebagian tanahnya kepada dua (2) orang oknum penjual tanah miliknya tersebut. Menurutnya, pembebasan dan pembayaran tanah untuk proyek jalan tembus Kemang-Tajurhalang-Bojonggede sudah jelas tidak tepat sasaran dan diduga kuat terdapat manipulasi data.

“Tanah saya itu telah dijual oleh 2 orang oknum bernama AS seluas 937 Meter persegi dan oknum bernama BS seluas 1000 m2. Bukti adanya transaksi salah bayar itu, saya dapatkan sendiri dari seorang pejabat di DBMP tersebut. Jadi faktanya sudah sangat jelas,” Ungkap lelaki yang merupakan anggota Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) itu kepada KM, Senin (15/2/16).

Ia menambahkan, dirinya yang merasa memiliki sebidang tanah secara sah, dengan didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dari pemilik asal yang sedang diproses balik nama serta bukti perikatan Jual Beli (BPJB) dari salah satu notaris di Kabupaten Bogor. Endang membeberkan jika pemkab Bogor belum membayar tanah miliknya, apalagi menggunakan tanahnya itu untuk proyek jalan tembus itu, maka pihaknya akan mempertahankan haknya tersebut.

“Saya akan pertahankan hak saya, bila perlu saya tempuh melalui jalur hukum agar terbongkar semua kasusnya,” kecamnya.

Sekedar diketahui, pakar hukum di Universitas Pakuan, Binantar Sinaga sempat memberikan tanggapan terkait awal mulanya permasalahan ini.

“Jika secara hukum seorang pemilik tanah dapat membuktikan status hak kepemilikan, siapapun pembelinya termasuk pemerintah sekalipun, yang melakukan kesalahan pembayaran, maka harus tetap membayar ulang,” tuturnya.

Sementara itu, Sadari anggota komisi II DPRD Kabupaten Bogor, saat dimintai tanggapannya mengungkapkan jika benar terbukti dugaan adanya salah bayar tanah dalam proyek Pemkab Bogor, maka dipastikan akan ada kerugian terhadap penggunaan uang rakyat.

“Potensi negatif lain yaitu hilangnya aset milik Pemkab Bogor yang seharusnya bisa dijaga oleh aparatur Pemerintah. Hal semacam ini harus dicegah dan segera dilakukan penyelesaian secara konkrit,” pintanya politisi Partai PKS itu. (Sahrul)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*