Assad: Gencatan Senjata Suriah Harus Jamin Kelompok Teroris tidak Bangkit

Presiden Suriah, Bashar Al-Assad (dok. Reuters)
Presiden Suriah, Bashar Al-Assad (dok. Reuters)

(KM) – Gencatan senjata di Suriah yang dirancang oleh beberapa negara disambut dengan positif oleh Presiden Suriah, Bashar Al Assad, namun dengan syarat agar negara-negara yang ia tuding sebagai pendukung kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Nusra juga berhenti memasok dukungan finansial, personil dan persenjataan yang dapat dimanfaatkan oleh para teroris untuk bangkit dan menjadi semakin kuat dalam masa gencatan senjata ini.

“Kami sudah mengatakan bahwa kami siap menghentikan operasi militer… karena penghentian kekerasan di seluruh negara berkaitan dengan faktor yang lebih penting,” jelas Al-Assad kepada wartawan surat kabar Spanyol EL PAIS.

Ia melanjutkan bahwa agar gencatan senjata ini efektif, kelompok-kelompok teror harus dicegah dari memanfaatkan waktu ini “untuk memperbaiki kondisi dan posisi mereka”, serta kesepakatan gencatan senjata harus bisa menjamin bahwa “negara-negara lain, seperti Turki, dicegah dari mengirimkan teroris dan persenjataan, atau dukungan logistik” kepada kelompok-kelompok teroris.

Berikut dengan Arab Saudi dan Qatar, Turki merupakan salah satu negara yang kerap terindikasi memberikan dukungan terhadap kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda, dan juga kelompok-kelompok pemberontak yang hendak melengserkan pemerintahan Bashar Al-Assad.

Sebelumnya, kementerian pertahanan Rusia juga telah mengungkap keterlibatan Turki dalam perdagangan minyak bumi secara ilegal dari ladang-ladang minyak di Suriah yang dirampas oleh ISIS.

“Lebih dari 80 negara mendukung teroris-teroris ini dengan berbagai cara, sebagian dengan uang, dengan dukungan logistik, persenjataan dan perekrutan. Sebagian lainnya mendukung mereka secara politis, dalam berbagai forum internasional,” ujar Assad.


Wawancara Presiden Suriah Bashar Al-Assad dengan surat kabar Spanyol EL PAIS, Sabtu 20/2.

Sebelumnya, beberapa faksi oposisi Suriah mengumumkan kemungkinan adanya gencatan senjata bersyarat. Menurut sebuah pernyataan dari Komite Negosiasi Tingkat Tinggi, sebuah organisasi yang terdiri dari elemen-elemen oposisi Suriah yang didukung oleh Arab Saudi, beberapa faksi telah menyatakan persetujuan mereka terhadap kemungkinan gencatan senjata sementara melalui mediasi internasional.

Selama ini, upaya gencatan senjata di negara Arab tersebut telah gagal mencapai kesepakatan. Negosiasi yang sedang berlangsung kini disponsori oleh PBB dan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Rusia.

Presiden Assad menegaskan juga bahwa gencatan senjata tidak berlaku bagi kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Nusra, serta kelompok radikal Ahrar al-Sham dan Jaysh Al-Islam, serta perlunya perbatasan Suriah dengan negara tetangganya, khususnya Turki, agar ditutup untuk mencegah adanya pemasokan personil, senjata dan sebagainya kepada kelompok teroris di Suriah.

Konflik Turki dengan Kurdi

Dalam wawancara tersebut, Al-Assad juga mengatakan bahwa tentara nasional Suriah dan milisi Kurdi telah mengupayakan agar jalur akses dari Turki ke Suriah ditutup.

“Dan itulah kenapa sekarang Turki begitu gencar merudal milisi Kurdi,” lanjutnya.

Di lain kesempatan, menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga mengecam tindakan Turki menyerang kelompok Kurdi di dalam wilayah kedaulatan Suriah. “Tindakan provokatif Turki yang melecehkan integritas wilayah Republik Arab Surian merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir,” ujarnya.

Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan peringatan tidak resmi kepada pemerintah Turki atas tindakan provokatif nya di kawasan tersebut, menghimbaunya agar mematuhi hukum internasional dan berhenti menyerang Kurdi di Suriah.

Jumat (19/2) kemarin Washington menolak menyetujui resolusi yang diajukan oleh Rusia yang mengecam semua rencana intervensi militer asing di Suriah. Kekhawatiran Rusia terkait dengan sebuah eskalasi konflik berbahaya di perbatasan Suriah-Turki di tengah rencana Ankara untuk mengerahkan pasukan di daratan Suriah Utara, yang dikecam oleh pihak Suriah sebagai pelanggaran kedaulatan negara tersebut. (HJA)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*