Penanganan Lambat, Kejagung Ambil Alih Kasus Fasos Fasum Sentul City

Sentul City (stock)
Sentul City (stock)

BOGOR (KM) – Penyidik Gedung Bundar alias Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus lahan fasos fasum perumahan Sentul City dari Kejaksaan Negeri Cibinong. Sebelumnya, Kejagung te­lah menanyakan kepada Kejari Cibinong untuk mengetahui se­jauh mana penyidikan kasus ini.

Pengambilalihan kasus dari Kejari Cibinong dilakukan karena selama ini kasus tersebut dinilai masih berjalan di tempat. Padahal berdasarkan hasil ekspose tanggal 7 September 2011 ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan keterangan para saksi, berupa dugaan tindak pidana korupsi yang melanggar UU RI Nomor 31 Tahun 1999, dalam pemberian izin lokasi Perumahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Sentul City, yang merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Maka dari itu, Kejari menetapkan pimpinan PT Sentul City dan unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor sebagai tersangka. Namun hingga selang beberapa waktu Kejari Cibinong tidak menunjukan hasil yang memuaskan.

“Berkas laporan dan dokumen seputar perkara tersebut sudah diterima Kejagung. Kini tengah dipelajari tim dari Jampidsus,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto, beberapa waktu lalu pada sejumlah awak Media.

Amir mengaku belum menda­pat informasi mengenai alasan Kejari Cibinong tak juga bisa merampungkan penyidikan yang sudah berjalan hampir 5 tahun ini. Penyidik Gedung Bundar akan mendalami dugaan korupsi dalam kasus serah terima lahan fasum Sentul City kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.

Menurut dia, pemberian izin lokasi untuk pembangunan pe­rumahan kepada Sentul City melalui sejumlah proses. Juga melibatkan banyak instansi. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pengembang. Salah satunya menyerahkan lahan fasum kepada Pemkab Bogor.

“Untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sini, tim akan menggelar perkara secara internal,” kata Amir.

Sementara itu, Kepala Seksi Tanah Pemakaman DKP, Roni Herman menjelaskan, dalam perjanjian antara Pemkab Bogor dengan pihak Sentul City, akan menyerahkan tanah di Hambalang kurang lebih 82-83 hektar, namun hingga waktu yang disepakati tak kunjung diserahkan. “Alasan mereka ketika itu Sentul City sedang mengurus, kalau sudah fix baru diserahkan ke pengacara Pemda melalui DKP, karena DKP sendiri tidak mau menerima mentah dari aspek legalnya.”

Roni Herman juga menjelaskan pada Kupas Merdeka, 22/2/2016, “kita akan melayangkan surat panggilan kepada pihak Sentul City untuk mempertegas kapan tanah Fasum akan segera diberikan pada Pemkab Bogor, namun anehnya surat kesepakatan Sentul City dan pengacara negara pemerintah kabupaten Bogor yaitu Kejaksaan negeri Cibinong pada waktu itu, belum juga ditandatangani.

Di tempat terpisah, saat KM hendak menanyakan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong melalui seluler dan pesan singkat, hingga berita ini diturunkan Kajari Cibinong tidak memberikan tanggapan.

Untuk diketahui, Pemkab Bogor memberikan izin lokasi perumahan kepada Sentul City dengan syarat menyediakan lahan fasum seluas 119,2 hek­tare untuk area pemakaman. Luas lahan fasum itu diperoleh berdasarkan hasil perhitungan prosentase lahan yang dikomer­sialkan Sentul City.

Persoalan muncul ketika penyerahan lahan fasum dari Sentul City kepada Pemkab Bogor. Pengembang itu menyerahkan do­kumen lahan fasum masih dalam bentuk girik. Bukan sudah dalam bentuk bersertipikat. Akibatnya, diduga merugikan negara menca­pai Rp 2,2 triliun. (Wawan/aril/faizal)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*