8 Provinsi akan Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Kiri-kanan: Menteri ESDM Sudriman Said, Gubernur Kalbar Cornelis dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X (dok. KM)
Kiri-kanan: Menteri ESDM Sudriman Said, Gubernur Kalbar Cornelis dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X (dok. KM)

PUTUSSIBAU, KALBAR (KM) – Gubernur Kalbar Cornelis menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Nikko Securities untuk pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kalbar berkapasitas 100 MW, Kamis (11/2) kemarin, dalam penandatanganan yang disaksikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di samping Kalbar, ada 8 provinsi yang turut dalam kesepakatan tersebut, di antaranya DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau dan Sulawesi Utara.

Dalam kesepakatan dengan tenor 4 tahun tersebut Pemprov Kalbar di antaranya disyaratkan menyediakan lahan yang bebas dari sengketa (clean and clear), peraturan yang menjadi payung hukum dan sosialisasi ke masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Direktur Nikko Securities, Harianto Solichin mengatakan, bahwa pihaknya akan menyediakan wadah investasi bagi institusi keuangan non bank dalam Program Percepatan Pengembangan PLTS. Di samping itu perusahaan pembiayaan ini akan melakukan pengelolaan dana investasi dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), menentukan IPP-PLTS (Independent Power Producer – PLTS) yang menjadi pelaksana Program Percepatan PLTS, dan mengkoordinasikan perusahaan IPP-PLTS berdasarkan target kapasitas 100 MW yang dilaksanakan sesuai Feasibility Study,” ungkap Harianto.

Sementara Cornelis sendiri menyatakan bahwa besaran kapasitas 100 MW yang disepakati tersebut belum mencukupi kebutuhan listrik di wilayah Kalbar yang cukup luas. “Belum cukup. Kita masih akan tingkatkan lagi,” ungkapnya kepada KM. “Ini kan baru permulaan,” imbuhnya.

Advertisement

Menurut Cornelis, panel PLTS akan dibangun di daerah pedalaman yang tidak terjangkau jaringan listrik. “Kita akan bangun PLTS di daerah pedalaman yang ndak ada jaringan (listrik) nya. Juga di daerah pesisir terpencil dan kawasan terluar. Ini kan masih banyak titik-titik nya. Kalau kita tidak melakukan terobosan seperti ini kapan masyarakat di sana menikmati listrik?” ujarnya.

Dari 9 Gubernur yang diundang melakukan MoU, hanya Gubernur Kalbar Cornelis dan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang hadir langsung menandatangani MoU. Sementara 7 provinsi lainnya diwakili oleh pejabat setingkat eselon 2. “Harus hadir lah. Ini kan menyangkut hajat hidup masyarakat langsung. Sebagai gubernur kita mesti lihat kegiatannya strategis apa ndak. Saya juga akan hadir di istana besok (hari ini -red) mengikuti pelantikan (7 orang) gubernur,” ujarnya sambil tersenyum.

Ajang Bali Clean Energy Forum 2016 diinisiasi oleh International Energy Agency (IEA) dan Kementrian ESDM yang menghimpun pelaku usaha energy terbarukan dari berbagai Negara. Berbagai acara dan pameran yang diadakan di Bali Nusa Dua Convention Centre (11-12 Feb 2016) dibuka secara resmi oleh Wapres Yusuf Kalla. [budi]

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*