Tidak Mampu Bayar SPP, Ijazah Disandera

Saepul Rohman dari LBH Awalindo (kiri) bersama siswa SMK Pembina Bangsa Rancabungur Guntur Juliyana, setelah berhasil mendapatkan ijazah kelulusannya. (dok. KM)
Saepul Rohman dari LBH Awalindo (kiri) bersama siswa SMK Pembina Bangsa Rancabungur Guntur Juliyana, setelah berhasil mendapatkan ijazah kelulusannya. (dok. KM)

RANCABUNGUR (KM) – Program peningkatan mutu kualitas pendidikan dan lama rata-rata sekolah menjadi salah satu indikator Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia.

Memanfaatkan program pemerintah pusat dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), merangsang minat dan meringankan beban masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, mendapatkan hak pendidikan yang sama dan mendapatkan ijazah sebagai bukti pencapaian kelulusan sekolah.

Namun yang terjadi di Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Ranca Bungur, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembina Bangsa dinilai telah melakukan perampasan hak dengan menyandera ijazah anak muridnya dengan alasan belum melunasi SPP Bulanan.

Adalah Guntur Juliyana, salah satu dari sekian ratus murid yang di tahan ijazahnya, lulusan tahun 2015 ini yang mengalami nasib malang, ketika dia dinyatakan lulus oleh pihak sekolah, hanya secarik kertas tanda kelulusan yang dia terima, namun ijasahnya disandera dengan alasan belum membayar tunggakan SPP selama 20 bulan sebesar Rp. 1.250.000 dan uang akhir sekolah atau perpisahan sebesar Rp. 1.250.000, sehingga total tunggakan yang harus di bayar sebesar Rp. 2.500.000.

Dikonfirmasi di rumahnya, orang tua Guntur membenarkan bahwa ijasah anaknya disandera. “Sebetulnya dia mendapatkan BSM tapi oleh pihak sekolah diambil dengan alasan untuk mengganti meringankan bayaran SPP dari RP. 75.000 menjadi Rp.40.000. Saya merasa tenang karena untuk pembayaran SPP sudah diringankan tapi tetap saja yang Rp. 40.000 per bulannya tidak mampu bayar dengan lancar,” tutur Komala Sari.

Saepul Rohman, aktifis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Awalindo, mencoba membantu untuk mengambil dan merebut kembali hak-hak murid mendapatkan ijazah, khususnya Guntur, ke pihak sekolah SMK Pembina Bangsa.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Sekolah SMK Pembina Bangsa Suwarni Spd menjelaskan keadaannya. “Kami ini harus ada kelangsungan terus karena operasional sekolah perlu di danai, apalagi guru honor semua makanya dengan kebijakan sekolah dan yayasan kami tahan ijazah bagi yang belum melunasi tunggakan SPP dan uang akhir sekolah” terang Suwarni kepada Kupas Merdeka.

Akhirnya, dengan perdebatan yang cukup panjang, pihak sekolah memberikan kebijaksanaan, ijasah Guntur bisa di ambil dengan perjanjian di atas materai yang dibebankan ke pihak orang tua Guntur hanya membayar uang akhir sekolah Rp. 1.100.000 di cicil selama 11 Bulan dengan perbulannya Rp. 100.000 dan untuk uang SPP dibebaskan.

“Sebetulnya untuk siswa anak yatim dan kurang mampu menjadi prioritas di bebaskan biaya sekolah, tapi harus membuat surat keterangan yatim dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tapi orang tua mereka sulit untuk memberikannya dengan alasan harus bayar untuk membuatnya ke Desa,” tegas Suwarni menambahkan.

Hingga kini, warga miskin masih kerap dipersulit untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya di bidang pendidikan. Beragam cara dan dalih digunakan oleh pihak sekolah, seperti menahan ijazah. Sebelumnya, seorang siswa di sekolah di Cibinong yang dianggap oleh pihak sekolah menunggak SPP mengalami tindakan bullying oleh pihak sekolah sehingga menyebabkan tekanan psikologis. (Dian/silvi/wan)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*