Soal Pilwabup Bogor, Karfat: Jawaban Sesungguhnya “Wani Piro”

Mantan Bupati Bogor, Karyawan Faturrachman (stock)
Mantan Bupati Bogor, Karyawan Faturrachman (stock)
BOGOR (KM) – Terkait proses pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Bogor yang akan dibahas kembali pada Januari awal tahun ini, hal tersebut menuai kritikan pedas dari mantan Wakil Bupati Bogor periode 2008-2013 H. Karyawan Faturrachman, karena posisi Wabup sudah terlalu lama kosong.

Menurut mantan Wabup Bogor itu, Koalisi Kerahmatan yang terdiri dari enam partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu menurutnya sudah mandul dan impoten. Ditambah, dalam pembahasan kembali pilwabup Bogor itu, DPRD akan melakukan studi banding lagi untuk pengisian orang nomor 2 di Kabupaten Bogor.

“Sudah plesiran ke berbagai kabupaten/kota berikut konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, terus Gubernur Jawa Barat. Eehhh merevisi tata tertib (Tatib), masih tetap saja buntu, karena menurut saya memang kajiannya semua palsu dan dangkal,” ujar Karfat, sapaan akrabnya pada Kupas Merdeka, Selasa (19/1/16).

Ia menjelaskan, sebelumnya dalam persoalan itu anggota partai koalisi merasa semuanya nampak hebat dalam mengajukan argumen dengan dalil dan dalih layaknya intelektual politik.

“Nyatanya cuma tong kosong yang sangat nyaring bunyi nya. Jawaban sesungguhnya adalah ‘wani piro’. Intinya, karena dulu koalisi dibangun dengan uang, maka sekarang ketika tidak ada yang menawarkan uang  ya jadi malas berkoalisi,” bebernya.

Sebelumnya, Sekretaris Koalisi Kerahmatan partai Hanura, Hendrayana menyatakan, dalam permasalahan Pilwabup Bogor pada awal tahun ini DPRD akan membahas kembali demi kepentingan bersama dan masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya, agar terciptanya pembangunan yang lebih optimal untuk membantu tugas-tugas Bupati Bogor yang kini diketahui masih sendiri tanpa adanya seorang wakil.

“Wabup ini bukan untuk kepentingan partai anggota koalisi, tapi demi kepentingan rakyat Kabupaten Bogor dan demi kelangsungan pembangunan,” kata sekretaris Koalisi Kerahmatan Hendrayana kepada wartawan, Senin (18/1/16) kemarin.

Apalagi, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Barat, yang isinya meminta DPRD secepatnya melaksanakan Pilwabup tersebut.

“Secara legal formal sudah tidak ada masalah, nah sekarang bolanya ada di DPRD, makanya kami ingin mendorong secepatnya Pilwabup agar digelar,” tukasnya. (Sahrul)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*