KPK Diminta Usut Sejumlah Pejabat Pemkab Bogor yang Diduga Terlibat Penjualan Aset

Ketua Forum Mahasiswa Bogor, Rahmatullah, yang akrab disaba Along (dok. KM)
Ketua Forum Mahasiswa Bogor, Rahmatullah, yang akrab disaba Along (dok. KM)

BOGOR (KM) – Ketua Bogor Anti Corruption Organisation (BACO), Rahmatullah meminta kepada penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan mendalami serta menindak sejumlah Pegwai Negeri Sipil (PNS) kabupaten Bogor yang terlibat dalam penjualan aset pemkab Bogor, karena ia menganggap penegakan hukum di Bumi Tegar Beriman masih terbilang tumpul. Beberapa kasus besar yang menimpa oknum pejabat teras, hingga saat ini masih terkatung-katung dan para oknum masih leluasa dan bebas menghirup udara segar tanpa tersentuh payung hukum.

Alonk, sapaan akrab pemuda yang selalu kritis menyuarakan keadilan di Bumi Tegar Beriman itu, mengungkapkan seperti pemberitaan sebelumnya kasus indikasi kecurangan pada penjualan tanah ruislag (tukar guling) di lokasi Jalan Tegar Beriman tepatnya yang kini bekas Rumah Makan Rajibta yang berlokasi di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong pada 2002 silam ke Pemerintah Kabupaten Bogor.

Hingga saat berita ini diturunkan, tanah ruislag yang sudah seharusnya menjadi aset Pemkab Bogor itu diduga diperjualbelikan kembali kepada Pemkab Bogor pada tahun 2002 silam oleh segelintir oknum pejabat Pemda Bogor dan beberapa biong tanah yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Dari data-data yang dihimpun Kupas Merdeka, tanah yang menyisakan masalah tersebut seluas lebih dari 13.000 meter persegi, dimana dugaan kecurangan terjadi pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh oknum pejabat yang berinisial IS yang perannya ketika itu sebagai lurah Pakansari, YN yang juga sangat berperan penting ketika itu sebagai Camat Cibinong, sebelum dirinya juga terlibat menghilangkan data-data tanah tersebut ketika sempat menjabat kepala bagian aset, dan masih ada beberapa peranan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bogor serta MN selaku perantara yang menjual kembali tanah ruislag tersebut ke Pemkab Bogor. IS saat ini masih menjabat sebagai Kepala Bidang di BPMPD, dan YN merupakan Direktur Umum pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang Pertambangan milik Pemkab Bogor.

Dari keterangan YN yang pernah dikonfirmasi oleh Kupas Merdeka beberapa waktu lalu, pejabat di kecamatan kala itu menyatakan bahwa dirinya hanyalah korban dalam proses jual beli tanah Rajibta 2002 lalu. “Akte jual beli saat itu sudah ditandatangani oleh lurah Pakansari yang pada saat itu dijabat oleh IS,” jelas YN beberapa waktu lalu.

Advertisement

Dirinya menuding, ada biong tanah yang saat itu selaku penjual yang bermain di dalamnya. “Saat itu saya hanya diminta menandatangani surat yang sudah dibubuhi tanda tangan oleh lurah setempat,” tuturnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi di kantornya, IS mengatakan bahwa untuk permasalahan ini dirinya meminta agar dapat berkonsultasi terlebih dulu kepada HMN selaku pihak biong yang menjual tanah ruislag RM Rajibta. Ia menjelaskan pada masa itu saat dirinya menjabat sebagai Lurah Pakansari, sebenarnya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan ruislag untuk Pemkab Bogor, karena pada dasarnya terdapat pengajuan dari pihak swasta atau dari pihak pembeli tanah alias biong.

“Saya pun kalau tidak ada tanda tangan pembeli dari pihak swasta tidak akan mau untuk merekomendasi tandatangan agar mengeluarkan AJB kepada Camat,” kilahnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, agar persoalan ini bisa dapat dijelaskan secara detail, dirinya meminta agar diberi waktu untuk mecari tahu persis kronologis-nya kepada IN yang mengetahui secara gamblang penjualan tanah ruislag tersebut. Dimana, sambung dia, pada sekitar 2002 silam, IN saat itu menjabat di bagian tanah aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor.

“Saya mau konsultasi dulu ke pak IN itu, karena dia (IN -red) benar-benar mengetahui permasalahan penjualan aset milik Pemkab tersebut,” imbuhnya.

Seperti berita sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, H. Slamet Mulyadi meminta kepada pihak penegak hukum agar dapat segera mengusut tuntas bahkan bila perlu tangkap mafia penjual aset milik Pemda itu. “Jika benar, saya secara tegas minta kepada penegak hukum agar memberantas mafia penjual aset Pemkab Bogor di bumi Tegar Beriman ini sampai tuntas,” paparnya.

“Meskipun diketahui permasalahan ini sudah terjadi belasan tahun silam, namun pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat membongkar kasus tersebut sehingga kejadian ini tidak terjadi kembali dikemudian hari,” pinta politisi PDIP itu.

Dirinya siap membantu Ketua (BACO) Bogor Anti Corruption Organisation untuk melaporkan hal tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat mengambil alih penyelidikan sejumlah PNS yang terlibat dalam penjualan Aset Pemkab Bogor, sampai tuntas. (Wawan/Aril/Faizal)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*