KNPI Kecam Pungutan Liar dalam Pembuatan E-KTP

Kantor camat Pamijahan, Kabupaten Bogor (dok. KM)
Kantor camat Pamijahan, Kabupaten Bogor (dok. KM)

PAMIJAHAN (KM) – Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan identitas pribadi sebagai tanda pengenal wajib bagi setiap warga Indonesia. Karenanya negara bertanggungjawab untuk mempermudah sebisa mungkin proses administrasi bagi warga yang hendak melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, pembuatan E-KTP di beberapa tempat ternyata tidak gratis, sedangkan program pemerintah pusat menyatakan bahwa pembuatan E-KTP tidak dipungut biaya.

Itulah yang terjadi di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dimana warga diminta uang sebesar Rp. 120.000 sampai Rp. 200.000 untuk pengurusan KTP dengan dijanjikan proses cepat. Hal ini bertentangan dengan UU No 24 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa proses administrasi pembuatan E-KTP gratis, dan bagi siapapun yang menyuruh atau memfasilitasi pemungutan biaya terhadap pembuatan E-KTP diancam pidana.

Ketua KNPI Kabupaten Bogor Burhanudin menyayangkan sikap Camat Pamijahan yang kecolongan atas tindakan anak buahnya. “Jika memang terjadi kami sangat mengutuk keras atas apa yang dilakukan oleh oknum pegawai kecamatan itu, ini jelas-jelas  melanggar ketentuan yang berlaku,” pungkas Buank, sapaan akrabnya, kepada Kupas Merdeka pada Selasa (26/01).

Lebih lanjut, Buank menyampaikan sistem jaringan yang lemot mengakibatkan keterlambatan dalam proses pembuatan KTP, jadi harus di perbaiki juga jaringan nya. “Bahkan bila perlu pembuatan KTP itu bisa dilakukan di Kecamatan atau di Desa sehingga tidak perlu membuat di Disdukcapil,” lanjutnya.

Masyarakat di Pamijahan khususnya, kalau membuat E-KTP dan ingin prosesnya cepat harus membayar uang sebesar Rp.120.000. Masyarakat kebingungan dengan adanya proses yang lambat dan ada juga yang cepat.
Sementara staf kasi pemerintahan membantah telah memungut biaya.

“Kalau ngasih diambil, kalau engga ngasih ya begitulah, kan yang minta cepat jadi itu mereka yang minta, dan kami usahakan, proses nya kita pakai rujukan bilang nya sakit. Berangkat ke sana kan pake ongkos. Kami tidak pernah menjanjikan satu minggu, jadi kalau beres kami kasih kabar kepada pembuat EKTP,” ujar Tita, staf Pemerintahan kecamatan Pamijahan.

Sementara itu, jaringan yang kurang memadai mengakibatkan keterlambatan proses administrasi dan membuat permohonan pembuatan KTP elektronik menumpuk di kantor kecamatan. (Farid)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*