Ini Dia Dua UPT Pendidikan yang Terindikasi Terima Suap Periodisasi Kepsek

Pertemuan antara Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor bersama jajaran Disdik, UPTD Pendidikan dan BKPP Kab. Bogor pada Selasa 12/1 (dok. KM)
Pertemuan antara Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor bersama jajaran Disdik, UPTD Pendidikan dan BKPP Kab. Bogor pada Selasa 12/1, membahas periodisasi Kepsek yang kontroversi (dok. KM)

BOGOR (KM) – Polemik yang kian terus dipersoalkan dalam perhelatan periodisasi Kepala Sekolah  di Kabupaten Bogor terus bergulir. Salah satu kepsek yang telah ter-periodisasi terus membongkar praktik adanya suap menyuap yang dilakukan oleh segelintir oknum Dinas Pendidikan Disdik (Disdik) dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor.

Kepsek yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengatakan, pada saat sebelum pelantikan beberapa pekan lalu, dirinya mendengar kabar bahwa untuk di wilayah Kecamatan Ciomas telah disinyalir terjadi gratifikasi terhadap enam guru terpilih untuk penambahan tugas baru menjadi seorang Kepala Sekolah diwilayah tersebut.

“Saya mendengar kabar itu langsung dari salah satu guru yang terpilih untuk dilantik sebagai Kepsek, ia diminta oleh oknum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan dengan minimal per-orangnya sebesar Rp. 10 juta sampai Rp. 50 juta,” ujarnya pada Kupas Merdeka belum lama ini.

Ia menambahkan, hal serupa pun terjadi bukan hanya di Kecamatan Ciomas saja, melainkan di 40 Kantor UPTD Pendidikan seperti di kecamatan Sukaraja, kabupaten Bogor.

“Benar saya mendengar di UPTD Pendidikan Kecamatan Sukaraja pun sama. Ada salah satu rekan saya (Kepsek,

Advertisement
red.) yang bernasib sama, dengan menceritakan seperti yang terjadi di Ciomas tadi,” tuturnya.

Terpisah, kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciomas, H. Maryadi membantah keras bahwa telah terjadi hal demikian. Menurutnya, selama dirinya bertugas di kantor tersebut selama kurang lebih 3 tahun, ia belum pernah melakukan Pungutan Liar (Pungli) atau bentuk gratifikasi jenis lainnya.

“Sumpah yah mas, saya sangat tidak merasa meminta-minta upeti seperti apa yang dituduhkan terhadap jajaran kami disini. Saya pun menganggap ini pasti terjadi dalam perhelatan periodisasi Kepsek itu, pasti ada pro dan kontra apa lagi ini periodisasi perdana yang terjadi di Kabupaten Bogor,” kilahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Sukaraja, Istiyarto. Dirinya sama sekali menampik apa yang sudah di isukan oleh pihaknya. Terlebih ia mengaku menjabat sebagai kepala UPTD Pendidikan di Sukaraja ini baru sekitar sembilan bulan lalu.

“Jadi tidak akan mungkin saya melakukan itu, dan sekarang pun saya menghadirkan dua orang kepsek baru yang dilantik pekan lalu, bahwa dia sendiri saja tidak merasa memberikan upeti yang dimaksud,” tukasnya. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*