Disdik dan BKPP Kabupaten Bogor Dituding Kangkangi Permendiknas

Pertemuan antara Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor bersama jajaran Disdik, UPTD Pendidikan dan BKPP Kab. Bogor pada Selasa 12/1 (dok. KM)
Pertemuan antara Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor bersama jajaran Disdik, UPTD Pendidikan dan BKPP Kab. Bogor pada Selasa 12/1, membahas periodisasi Kepsek yang kontroversi (dok. KM)

BOGOR (KM) – Periodisasi Kepala Sekolah (Kepsek) yang diberlakukan untuk pertama kalinya oleh Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, terus menuai polemik. Pasalnya, jika mengacu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010 pada pasal 2 ayat 3 point B tentang penugasan guru sebagai Kepsek, yang bersangkutan harus memiliki sertifikat Kepsek/Madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Menurut salah seorang Kepsek yang enggan dicantumkan namanya, Disdik dalam periodisasi yang dilakukan pada pekan lalu itu sudah sangat melanggar aturan yang telah diamanatkan oleh Permendiknas tersebut pada setiap pasal dan pointnya. Dikarenakan, menurut informasi yang diperoleh dari 302 guru terpilih yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepsek di Kabupaten Bogor ini, hanya 50 orang saja yang telah bersertifikat seperti yang tertuang dalam Permendiknas tersebut.

“Dari situ saja Disdik dan BKPP sudah sangat menyalahi aturan dengan berbuat semena-mena mengangkat calon kepsek yang jelas-jelas belum memenuhi persyaratan ataupun bersertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” bebernya pada Kupas Merdeka melalui handphone selular miliknya, Rabu (13/1/16).

Dia menjelaskan, meski pihak BKPP dan Disdik telah mengklaim bahwa dari sekitar 252 kepsek yang telah dilantik itu yang tidak memiliki sertifikat telah diberikan surat dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), menurutnya surat itu tidak setara dengan sertifikat yang dijelaskan dalam Permendiknas tadi.

“Dalam persoalan ini kami atas nama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Bogor sangat merasa dizalimi perihal kasus ini, terus jika memang BKPP menganggap sudah memberikan pelatihan kepada ratusan kepsek yang tak bersertifikat itu, apa ada bukti surat pelatihan yang dilakukan oleh mereka? Jadi Disdik dalam hal ini sudah jelas-jelas mengangkangi Permendiknas. Apalagi, seperti yang terjadi di wilayah kecamatan saya, dimana ada dua (2) guru yang pada 2015 lalu mengikuti pelatihan di Solo, Jawa Tengah untuk mendapatkan sertifikat itu namun tidak berhasil, tapi kok secara tiba-tiba saat periodisasi kepsek kemarin mereka berdua bisa terpilih dan dilantik untuk menjadi Kepsek. Padahal sudah jelas belum ada sertifikat, ada apakah sebenarnya dalam periodisasi perdana ini?” Keluhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Karir pada BKPP Kabupaten Bogor, Mukijo membantah keras jika masih ada Kepsek yang telah terperiodisasi itu yang terus mempersoalkan sertifikat. Menurutnya sertifikat itu tidak selalu harus pendidikan di Solo tersebut, terpenting terakreditasi oleh penyelenggaranya.

“Kan gitu mekanisme yang sebenarnya, boleh diberikan surat LPMP itu,” kilah Mukijo.

Mukijo membenarkan, jika dalam pasal 2 ayat 3 point B dalam Permendiknas nomor 28 tahun 2010 itu bagi guru yang akan diberikan tugas tambahan untuk menjadi kepsek/Madrasah diwajibkan terlebih dulu memiliki sertifikat yang dimaksud. Namun ia menampik, karena untuk penyelenggara pelatihan boleh siapa saja yang memiliki kompetensi itu. “Tapi kan sertifikatnya Dinas Pendidikan yang mengeluarkan gitu lho, terpenting penyelenggara nya terakreditasi seperti Pendidikan dan Latihan (Diklat) di tingkat provinsi, apa lagi BKPP Kabupaten Bogor juga kan selama ini sudah bekerjasama dengan tingkat provinsi,” tandasnya. (Sahrul)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*