Aktivis Soroti Pungutan Liar Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Daden Ahmad Sugiri, Ketua Aspirasi Masyarakat Bogor Bersatu (AMBB) (dok. KM)
Daden Ahmad Sugiri, Ketua Aspirasi Masyarakat Bogor Bersatu (AMBB) (dok. KM)

CIBINONG (KM) – Praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan kabupaten Bogor mendapat sorotan dari aktivis pergerakan Aspirasi Masyarakat Bogor Bersatu (AMBB). Berdasarkan pengakuan-pengakuan dari para guru yang beberapa waktu lalu diangkat menjadi kepala sekolah, mereka sebelumnya dipaksa untuk membayar pungutan-pungutan yang dianggap untuk memuluskan langkahnya. Pungutan yang dimaksud dianggap ilegal.

Ketua AMBB Daden Ahmad Sugiri memaparkan, “jelas ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum, dengan kata lain tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang no 31 tahun 1999 Jo Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dalam pasal 12 huruf a dikatakan bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, maka diancam dengan pidana paling lama 20 tahun. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri juga diatur dalam KUHP Pasal 368, Pasal 423 tentang pemerasan dan Kejahatan kewenangan atau jabatan ancamannya 7 (Tujuh) tahun penjara.”

Masih kata Daden, “jadi, aturannya sudah cukup jelas bahwa apa yang dilakukan oleh oknum dinas pendidikan ini adalah perbuatan melawan hukum. Hal-hal seperti ini tidak pantas dibiarkan teramat mencederai dunia pendidikan di kabupaten Bogor khususnya.”

Pengakuan-pengakuan mereka merupakan bukti-bukti awal yang sudah masuk ke ranah hukum, ini harus segera dilaporkan kepada penegak hukum baik itu kejaksaan ataupun kepolisian untuk dapat ditindak oknum-oknum yang ada dalam lingkungan dinas pendidikan kabupaten Bogor yang kerap melakukan pungutan-pungutan liar tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Farid)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*