Oknum Aparat Desa Diduga Sunat Bantuan RTLH

rtlh
Rumah tidak layak huni (ilustrasi)

BOGOR (KM) – Bantuan dana perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) seharusnya diterima warga Bogor yang memang selayaknya mendapat bantuan, namun kuat dugaan dana tersebut diselewengkan aparat desa setempat. Dana Rutilahu dianggarkan sebesar Rp. 10 juta bagi penerima bantuan, namun tidak seutuhnya diterima warga. Oknum desa setempat diduga kerap kali hanya mendistribusikan berupa barang dengan taksiran sebesar Rp. 2-5 juta.

Salah satunya di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dari informasi yang diperoleh, 10 desa yang mendapat bantuan rutilahu, tidak sesuai dengan kuota sesuai dana yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2015. Beberapa penerima mengaku hanya mendapat batako sebanyak 400 buah dan pasir 1 engkel. Itu pun sebagian bahan material ada yang diambil kembali.

“Nilainya jauh dari harga 10 juta, kami hanya mendapat 400 buah batako, pasir 1 engkel,” kata Jahi, warga Babakan Makmur RT03/02, Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur pada Kupasmerdeka.com, Kamis (17/12/15).

Pemotongan juga terjadi di Desa Jugalajaya, Kecamatan Jasinga. Di sini, penerima bantuan ada yang menerima uang berikut bahan material, ada juga hanya berbentuk material saja. Material yang diterima dalam bentuk uang tunai dan bahan bangunan berupa 1 pasir truk, semen 15 sak dengan 50 kg, batako sebanyak 1000 buah, uang tunai Rp 1 juta.

Jika diestimasikan bantuan material tersebut hanya sebesar Rp 5,7 juta dengan rincian dihitung dari harga tertinggi, yaitu semen 1 sak berukuran 50 kilogram Rp 65 ribu, batako 1000 buah Rp 1,3 juta, dan 1 engkel pasir sebesar Rp1,5 juta.

Advertisement

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bogor Sambas Alamsyah mengatakan, pemotongan dana rutilahu di desa-desa Kabupaten Bogor sudah tidak menjadi rahasia umum. Setiap warga miskin mendapat bantuan rutilahu, pihaknya kerap menerima laporan dari warga terkait adanya penyimpangan dana rutilahu yang disinyalir dilakukan oknum aparat desa maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa.

Bahkan dirinya sempat menelusuri ke beberapa desa di Kabupaten Bogor beberapa bulan lalu. Berdasarkan laporan langsung dari penerima bantuan, mereka menerima dana rutilahu dikisaran Rp. 5 juta, bahkan ada yang hanya menerima Rp. 2 juta.

“Kami mengambil sampel di beberapa desa secara acak. Hasilnya, ada dugaan pemotongan dana. Ini bisa dilihat dari bahan material yang diterima warga,” kata Sambas, Selasa (16/12/15) kemarin.

Adanya pemotongan dana itu, kata dia, sempat dilaporkan ke Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor. Namun, sayangnya laporan tersebut tidak digubris oleh dinas terkait.

“Sempat 3 kali kami melaporkannya untuk segera ditindaklanjuti. Bahkan kami juga sempat meminta data versi dinas itu untuk dicocokan dengan data kami, tapi tidak ditanggapi,” ujarnya.

Biasanya, lanjut Sambas, wilayah yang rawan pemotongan dana tersebut berada di daerah terpencil. Selain jauh dari pengawasan, rata-rata penerima bantuan juga dikategorikan sebagai masyarakat tertinggal. “Lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan yang membuat hal ini terus terjadi,” kata dia.

Menurutnya, jika permasalahan ini tidak juga direspon oleh dinas terkait, maka pihaknya akan melaporkan kasus dugaan pemotongan rutilahu kepada pihak kepolisian atau kejari Cibinong.

“Ini dilakukan supaya warga miskin tidak terus dizalimi,” tegasnya. (Sahrul/Aril/Faisal)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*