Akhir Kontrak, TPA Galuga Kembali Memanas

Gunungan sampah di TPA Galuga (stock)
Gunungan sampah di TPA Galuga (stock)

CIBUNGBULANG, BOGOR (KM) – Ketidakjelasan kontrak tempat pembuangan akhir ( TPA ) Galuga yang berakhir tanggal 15 Desember 2015 kembali memanas, membangkitkan kembali permasalahan kasus lama yang tak kunjung usai antara LSM Korek (penggugat) dan Pemkab Bogor serta Pemkot Bogor (tergugat). Warga dari lima desa di wilayah Kabupaten Bogor bagian Barat khususnya yang dekat dengan TPA Galuga dan sering terlintasi oleh truk-truk pembawa sampah secara tegas menolak perpanjangan kontrak sewa oleh Pemkot Bogor yang akan habis.

Perlu diketahui sebenarnya hasil pemenangan gugatan yang di lakukan LSM Korek, pengadilan menginstruksikan eksekusi penutupan TPA Galuga sejak tahun 2005. Namun secara diam-diam tanpa melibatkan penggugat dan tergugat di tahun 2011, kontrak sewa TPA Galuga diperpanjang hingga 15 Desember 2015.

“Jangan salahkan kita kalau truk sampah memaksa masuk kirim buang sampah, kita akan berhentikan di jalan, kita akan buat seperti kejadian di TPA Bantar Gebang. Di dalam kontrak disebutkan sebelum jatuh tempo 6 bulan sebelumnya, perpanjangan kontrak harus di ajukan terlebih dahulu, intinya penuhi dulu keputusan Pengadilan Negeri Cibinong 2005 silam, yang menyatakan bahwa TPA Galuga sudah terlarang untuk di gunakan,” tutur H. Madekan Ahmad Sakim Sekretaris Umum LSM Komite Reformasi dan Keadilan (Korek).

Menurut keterangan, warga dan pengguna jalan yang tinggal di sepanjang jalur yang dilintasi truk-truk sampah semakin resah dan tidak nyaman dengan pencemaran lingkungan dan udara yang diakibatkan dari bau cairan yang menetes dari truk sampah di sepanjang jalan. “Kemacetan terjadi hampir tiap waktu apalagi di saat siang menjelang sore, terus truk sampah mengeluarkan cairan dengan bau yang menyengat, seharusnya di bikin rekayasa penampung cairan di truk tersebut,” ujar Helmi, salah satu warga pengguna jalan.

Advertisement

“Atas persoalan itu, rencana perpanjangan kontrak sewa TPA di hentikan sementara. Dalam mencari solusi kita musyawarah dulu menanyakan masyarakat bawah maunya apa. Mereka harus dilibatkan dalam diskusi perpanjangan kontrak sewa TPA Galuga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, bila TPA Galuga terpaksa kembali diperpanjang ada syarat-syarat yang di inginkan warga, antara lain
tata kelola pengiriman sampah harus dirubah dari siang ke malam hari, dan seluruh proyek yang masuk ke TPA Galuga harus di kontrak karyakan di kelola oleh pengusaha Bogor Barat,” imbuh H. Madekan.

Dalam permasalahan ini juga Sekber Paguyuban Ormas Bogor Barat mendampingi masyarakat yang berada di jalur yang dilintasi truk-truk sampah menuntut penolakan perpanjangan kontrak sewa TPA Galuga bila tidak ada langkah yang konkret untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, dan akan turun ke jalan bersama masyarakat menghentikan segala aktivitas truk sampah sampai permasalahan ini selesai. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*