Proyek Hotel PT Sayaga Wisata Penuh Kejanggalan

Jalan Tegar Beriman, Cibinong
Jalan Tegar Beriman, Cibinong (stock)

BOGOR (KM) – Permasalahan terkait disahkannya Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bogor, yakni PT Sayaga Wisata oleh tim pansus Penyerataan Modal di DPRD Kabupaten Bogor terus menuai polemik. Pasalnya, anggaran rakyat yang diberikan bagi BUMD tersebut DPRD dan Pemkab Bogor tak tanggung-tanggung dengan menggelontorkan atau mengesahkan bantuan sebesar Rp123 Miliar ke pihak PT Sayaga Wisata.

Menurut mantan wakil Bupati Bogor periode 2008-2013, H. Karyawan Faturrachman mengatakan jika melihat dari wacana yang dicanangkan oleh perusahaan milik Pemkab Bogor tentu tidak sangat masuk akal, dengan mengesahkan ratusan miliar hanya untuk pembangunan sebuah hotel berbintang tiga dikawasan Jalan Raya Tegar Beriman. Dikarenakan, untuk menarik keuntungan dan prospek kedepannya sangat kecil jika mereka (BUMD,red) untuk memberikan deviden kepada Pemkab Bogor, lantaran keuntungan dari sebuah hotel itu sangat kecil.

“Enggak habis fikir, semudah itu pemkab Bogor menggelontorkan dana ratusan miliaran rupiah hanya untuk membangun sebuah hotel berbintang,” kata Karfat, sapaan akrabnya, kepada kupasmerdeka.com melalui handphone selularnya, Jum’at (20/11/15).

Karfat menjelaskan, persoalan ini bukan setuju atau tidak tapi harus dinilai secara seksama, karena dengan banyaknya situs-situs objek wisata yang berada di Kabupaten Bogor diketahui masih minimnya kurang perhatian dari pemerintah.

“Kenapa tidak ditargetkan oleh BUMD PT Sayaga Wisata tersebut untuk perawatan objek wisata itu. Kenapa lebih memilih membangun hotel, seharusnya rawat objek wisata yang terdapat kurang lebih 50 titik dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang lebih menarik daya wisatawan luar maupun asing datang, tentu itu kan akan menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkab Bogor,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari hasil pengesahan oleh tim pansus penyertaan modal di DPRD diketahui pula Fraksi PDI Perjuangan menolak keras hal tersebut, dikarenakan banyaknya faktor yang seharusnya lebih menjadi skala prioritas dengan pemakaian penggunaan dana APBD itu. Dimana, sambung Karfat, masih banyaknya angka kemiskinan, korban musibah bencana alam, perawatan objek-objek wisata tadi.

“Seharusnya APBD sebesar itu Pemkab dan tim pansus Penyerataan Modal di DPRD lebih memprioritaskan hal itu dong. Kenapa lebih memilih bangun sebuah hotel ketimbang membantu masyarakatnya dan perawatan objek-objek wisata yang ada. Apalagi, kan jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Yuddy Chrisnandi melarang keras bagi aparat pemerintah mengadakan rapat di hotel, memang pegawai negeri sipil (PNS) boleh mengadakan rapat di luar gedung pemerintah dengan catatan mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Pernyataan ini diartikan sejumlah pihak bahwa larangan rapat di hotel-hotel tewlah dicabut berarti kan larang itu masih berlaku, tapi kenapa pihak PT Sayaga Wisata itu menargetkan jika hotel berbintang tiga sudah dibangun Direktur Utama PT Sayaga Wisata menyebut bahwa Targetnya itu turis dan dinas. Berarti secara tidak langsung mereka akan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh MENPAN RB Republik Indonesia dong, jadi saya fikir wacana itu semestinya harus tinjau ulang dan dipikir kan matang-matang,” tegasnya. (Sahrul/Aril/Faisal)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*