Ketua GMNI Bogor Raya: Seharusnya Aparat Bogor Menjaga, Bukan Melarang Kebebasan Beragama

Desta ketua GMNI bogor raya
Ketua GMNI Bogor Raya Desta Lesmana saat memberikan pandangannya soal toleransi antarumat beragama di kota Bogor di Seminar Kepemudaan, Universitas Pakuan Rabu 25/11 (dok. KM)

Kota Bogor, 25/11/2015 (KM) – Kota Bogor terus dalam sorotan berkaitan dengan toleransi dan kebebasan umat beragama. Ini khususnya terjadi setelah keluarnya surat edaran Walikota Bogor Bima Arya yang melarang perayaan Asyura bagi penganut Islam Syiah di Kota Bogor. Perkembangan dunia dengan kelompok teroris ISIS juga menjadikan kerukunan antarumat beragama dan pergerakan kelompok intoleran sebagai topik pembahasan utama dalam berbagai forum. Begitu pula tujuan dari seminar yang diadakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan mengadakan seminar dan diskusi bertajuk “Peran Pemuda dalam Kerukunan Beragama di Kota Bogor”.

Seminar tersebut menghadirkan sebagai pembicara perwakilan dari Kementerian Agama RI, perwakilan dari Kesbangpol Kota Bogor serta dosen FH UNPAK. Para panelis menekankan pentingnya untuk kembali menjiwai semangat Pancasila yang dinilai telah pudar, tapi memuji Kota Bogor yang selama ini relatif baik rekam jejaknya dalam hal toleransi antarumat beragama.

Paparan tersebut disanggah oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bogor Raya, Desta Lesmana, pada saat diskusi, yang mengungkapkan bahwa para panelis seolah menutup mata terhadap masalah toleransi beragama di kota Bogor. Ia berkata bahwa selama pemaparan dari para panelis, tidak ada disebut tentang surat edaran walikota Bogor Bima Arya yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara.

“Saya lahir di Bogor, dan selama saya hidup di Bogor, tidak pernah ada masalah dalam toleransi umat beragama, bahkan saat kerusuhan tahun 98, di Bogor relatif aman. Tapi akhir-akhir ini, Bogor sedang siaga satu intoleran, dari kasus GKI Yasmin hingga Surat Edaran larangan Asyura. Bogor sedang dalam target kaum intoleran yang mempunyai misi memecah belah kerukunan antar umat beragama,” ujarnya.

Ia menyayangkan sikap Walikota Bogor yang seharusnya menjaga hak warganya dalam memperingati hari kebesaran agama, malah menodai hak tersebut dengan pelarangan. Menurutnya, seandainya ada ancaman terhadap keamanan kaum minoritas, pemerintah seharusnya mencegah kelompok intoleran dari mengganggu hak konstitusional mereka, dan bukan malah melarang mereka dari mempraktekkan agama mereka. Ia menilai bahwa pihak-pihak intoleran berniat ingin membawa konflik Sunni-Syiah dari timur tengah ke kota Bogor, padahal selama ini Sunni dan Syiah hidup rukun tanpa masalah.

“Saya mengapresiasi seminar ini oleh FH UNPAK, lebih bagus lagi apabila FH UNPAK mengadakan seminar yang mendatangkan perwakilan dari berbagai agama termasuk perwakilan dari Sunni, Syiah, Kristen, Khonghucu dan sebagainya,” lanjutnya.

Menanggapi itu, dosen FH UNPAK, Isep Insan SH MH, menganggap bahwa SE Walikota tersebut sah dalam koridor hukum. “Landasan yuridis bagi surat edaran tersebut ada pada undang-undang daerah dengan memperhatikan kebutuhan daerah. Asumsi nya, kalau tidak dikeluarkan surat edaran, ada potensi konflik yang akan terjadi. Dalam undang-undang pencegahan konflik sosial, pemerintah diwajibkan untuk mencegah potensi adanya konflik sosial. Yang terbaik adalah mencegah sebelum terjadi,” jelas Isep.

Berkenaan dengan SE pelarangan Asyura, sebelumnya, Bima Arya telah akhirnya mengakui dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo bahwa surat edaran tersebut inkonstitusional. Keputusannya tersebut kini telah menjeratnya dalam gugatan yang dilayangkan oleh Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso, yang menuntutnya atas perbuatan melawan hukum setelah pihak Walikota tidak menanggapi somasi yang ia layangkan. (HJA)

 

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*