Bagus Untuk Bisnis, PT Sayaga Bantah Proyek Hotel di Cibinong Sebagai Cover

BOGOR (KM) – Menyikapi tanggapan terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata yang mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebesar Rp.123 miliar rupiah dengan membangun sebuah hotel hanya sebagai cover dari pihak tertentu, Hubungan Masyarakat (Humas) PT Sayaga Wisata Achmad Hidayat membantah keras pernyataan yang dilayangkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bogor yang mengutip bahwa BUMD Sayaga Wisata “Hanya Cover Bagi Kepentingan Tertentu”. Karena dalam wacana pembangunan hotel berbintang itu tentu sudah sesuai dengan evaluasi akademisnya, serta lokasinya pun tepat dan strategis. “Tapi kita pun saat nanti dalam prosesnya kami tetap meminta kepada teman-teman media maupun LSM, dan Aktivis bisa sama-sama mengawasi pembangunan. Tujuannya agar semuanya transparan tidak ada dugaan ataupun indikasi, jika nanti ada salah sedikit pun mohon tegur kami,” ungkap Daday sapaan akrabnya ketika ditemui kupasmerdeka.com, Kamis (26/11/15).

Daday memamparkan, terlebih untuk wacana itu pun dirinya mengaku bahwa dalam pemahaman materi nya sudah sesuai apa yang sudah disampaikan oleh penasehat investasi.

“Jadi bukan tanpa dasar kita putuskan bahwa perlu pembangunan hotel bagi PT Sayaga Wisata,” tutur Daday.

Selain itu, apabila larangan MENPAN RB masih berlaku, justru sangat menguntungkan bagi pihak BUMD PT Sayaga ini. Dimana, kalau para pejabat pemerintah tidak diperbolehkan untuk mengadakan rapat-rapat di hotel, dengan adanya hotel tersebut yang merupakan aset Pemkab Bogor justru awalnya anggaran yang akan digunakan untuk mengadakan rapat di hotel milik swasta, dengan larangan dari MENPAN RB berarti Pemkab Bogor akan mengadakan rapatnya di hotel tersebut.

“Benar kan, apabila pejabat pemerintah itu dilarang untuk rapat di hotel, jika sudah ada hotel milik PT Sayaga Wisata yang juga merupakan aset milik Pemkab Bogor, pejabat itu akan mengadakan rapatnya di hotel kita. Berarti untung dong, dan anggaran yang dikeluarkan pun akan kembali lagi untuk Pemda. Terlebih, jika proyek ini berjalan dengan lancar dan bisa selesai pada akhir tahun 2017 paling lambat tentu sangat menguntungkan pula bagi PT Sayaga Wisata, dikarenakan menurut asumsi saya pribadi, pada tahun 2018 nanti kan kabupaten Bogor akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON), dan bagi para atlet dari luar daerah banyak yang akan menyewa hotel kami yang letaknya tak jauh dari GOR Pakansari dan Pemda Cibinong. Intinya tempat hotel itu strategis lah,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Sayaga Wisata, Supriadi Jufri menambahkan, sebenarnya Sayaga mengajukan 6 proyek termasuk pengembangan obyek wisata, dan yang disetujui pemerintah hanya 1 yaitu bisnis jasa akomodasi. Adapun proyek wisata alam yang lain, pengelolaannya tidak bisa segera dilakukan karena masalah kepemilikan yg di luar wewenang Pemda, sedangkan masalah 50 titik obyek wisata sejarah, kalau Sayaga yang harus membangun infrastrukturnya, masa pengembalian investasinya tidak menarik secara hitungan bisnis. Dan juga, sambung Supriadi, pemikiran-pemikiran yang berkembang dimasyarakat saat ini sebenarnya sudah dibahas lama dan sudah dilakukan kajian mendalam baik oleh Sayaga maupun tim independen yang ditunjuk Pemda. Kesimpulan akhirnya bisnis hotel dulu yang didahulukan, baru proyek daya tarik wisata yang lain.

“Intinya, bisnis ini dianggap paling aman untuk Pemda mengingat 96 persen uang yang diinvestasikan akan dibelanjakan untuk beli aset yang nilainya akan terus naik dari tahun ke tahun. Serta asumsi LSM yang menyatakan bahwa kami di Sayaga Wisata hanya sebagai cover, hal itu sudah kami jawab saat audiensi kemarin dengan 40 LSM  di gedung Serbaguna DPRD, itu hanya dugaan. Dan Sayaga sendiri tidak merasakan ada kepentingan tertentu selain bisnis,” tukasnya. (Sahrul/Aril/Faisal)