Warga Tajurhalang Takut Kebanjiran Dampak Pembangunan Samudera Residence

Bogor,(KM) – Jelang musim penghujan nampaknya tidak lama lagi, ini suatu yang diharapkan warga hampir seluruh daerah di Indonesia yang telah lama dilanda kekeringan. Namun hal ini juga membuat Warga Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor khawatir akan kembali terkena banjir seperti tahun sebelumnya yang mereka klaim karena dampak pembangunan perumahan Samudera Residence.

“Kehawatiran kami karena tahun sebelumnya dampak adanya Samudera Residen wilayah kami jadi kebanjiran, karena saluran irigasi yang ada tidak dapat menampung volume dan debit air jika musim penghujan tiba,” kata Rizal warga RW 06 Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, kemarin.

Kuat dugaan, pembangunan perumahan Samudera Residence belum memiliki perizinan yang lengkap, sehingga warga komplain dan meminta menghentikan kegiatan pembangunan namun hingga kini tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah.

Dari informasi yang dihimpun, pada penghujung tahun 2014 yang lalu, hasil rapat warga yang tergabung dalam forum warga RW 05, RW 06, RW 07, RW 011, Ormas, Tokoh masyarakat Perumahan Kartika Sejahtera (INKOPAD) dan Perumahan Mutiara, telah melayangkan surat kepada Bupati Bogor, bernomor 007/SKB/XII/2014, pada 24 Desember 2014, perihal permohonan pembatalan dan pencabutan seluruh perijinan perumahan PT Cipta Ekatama Nusantara selaku pengembang Samudra Residence.

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman kemudian menindak lanjuti laporan warga tersebut dengan memberikan surat teguran ke-1 bernomor 503/1.634-PP.DTBP tanggal 12 Desember 2014, disusul surat teguran ke 2 no. 503/494-PP.DTBP tanggal 8 April 2015, dan surat teguran ke-3 no 503/871-PP.DTBP tanggal 26 Juni 2015.

Hal ini juga ditembuskan ke Bupati, Inspektorat, BPMPTSP, bagian perundang undangan Setda, Camat dan Kepala Desa Tajur Halang.

Sementara itu, Kepala BPMPTSP Kabupaten Bogor Yani Hasan ketika dikonfirmasi mengakui, perumahan Samudera Residence sudah berizin namun ada sebagian yang memang belum berizin. “Samudera Residence sudah berizin, namun ada sebagian yang memang belum keluar izin karena pengajuannya bertahap. Kalau yang sudah dibangun tetapi belum termasuk yang berizin maka dikenakan denda sebagaimana dalam aturannya,” kata Yani kepada wartawan kemarin.

Yani sendiri enggan menanggapai isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelesaian warga Inkopad dengan pengembang Samudera Residence tersebut. “Kapasitas saya sebagai kepala BPMPTSP, jadi saya tidak bisa berkomentar,” ungkapnya.

Mantan kepala DTBP ini menambahkan, dari sebagian bangunan yang belum memiliki izin sangat dimungkinkan untuk keluarnya izin, karena menurutnya sudah keluar Site Plan, Ijin Lokasi dan IMB lama juga sudah ada. “Sudah lengkap semua, tinggal izin yang perluasan-perluasannya saja,” tukasnya. (Aril/Sahrul)