Soal Penutupan Gurandil, HMI-MPO Minta Bupati Mundur Jika Tak Mampu Menuntaskan Visinya

Tambang liar di kab. Bogor (dok. Kupas Merdeka)
Tambang liar di kab. Bogor (dok. Kupas Merdeka)

BOGOR (KM) – Pasca penutupan tambang liar di daerah Pongkor Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh operasi gabungan Polisi Daerah (Polda) Jawa Barat dan Polres Bogor serta TNI dan Satpol PP, mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islan Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor melakukan aksi demontrasi lantaran mereka menganggap penutupan itu mengakibatkan ribuan gurandil kehilangan pekerjaannya.

Koordinator aksi, Asep Kurnia mengatakan akibat dari penutupan lobang galian gurandil yang diketahui sudah kurang lebih satu bulan kini berdampak baik dalam menetralisir pencemaran lingkungan. Akan tetapi di sisi lain ini berdampak menjadi bencana sosial, karena dengan ditutupnya PETI itu secara serentak menyebabkan masyarakat setempat menjadi gagap dalam bidang perekonomian dikarenakan sumber ekonomi masyarakat sekitar menjadi hilang. “Secara linear akan berdampak kepada hal lain dengan bertambahnya angka pengangguran sehingga menyebabkan kemiskinan, serta tingginya angka putus sekolah, dan maraknya tindakan kriminal di daerah yang terkena dampak yang kurang lebih tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Nanggung, Sukajaya, dan kecamatan Leuwisadeng,” kata Asep kepada kupasmerdeka.com, Jumat (9/10/2015) .

Ia menambahkan, bahkan imbasnya pun masuk ke perekonomian di pasar Leuwiliang dan pasar Cigudeg, padahal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi dan Air yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Akan tetapi pada implementasinya sumber daya yang dimaksud tadi yang terkandung didalamnya dikuasai oleh pemodal dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keuntungan pribadi dan kelompok, urainya.

Advertisement

Menurutnya, dalam hal ini HMI-MPO menolak penutupan PETI bahkan dari dulu pihaknya mendorong ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bogor untuk menerbitkan penggunaan bahan kimia. Tetapi pemerintah setiap tahunnya mendapat royalty Rp.11 Miliar dari PT Antam tersebut. “Maka seharusnya pemerintah dari awal merespon secara cepat dan tanggap untuk menanggulangi dampang yang melindungi negerinya dari dampak bencana alam,” tuturnya.

Lebih lanjut mengungkapkan, bahkan dirinya mensinyalir sebagai indikasi pertama bahwa pemkab Bogor baik eksekutif dan legislatif membiarkan masyarakat diambang kehancuran dan bencana sosial. Karena pemkab melalui kebijakan Bupati Bogor terlihat tidak akan efektif dengan menghambur-hamburkan uang negara.

“Untuk itu kami mendesak Bupati segera mengimplementasikan program solutif yang bisa menanggulangi bencana sosial, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Serta program penanggulangan bencana sosial tidak tersentralistik di Kecamatan Nanggung tetapi harus melingkar ke Kecamatan terdekat seperi Sukajaya dan Leuwisadeng. Segera membuat komitmen dengan PT Antam Tbk mengenai CSR yang jelas dan dikelola secara transparan mengenai anggaran, jika tidak menuntaskan permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Pongkor maka dengan hormat Bupati Bogor kami meminta mundur dari jabatannya karena sudah tidak mampu menuntaskan visinya,” pungkasnya. (Harun)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*