PNS Eselon II Jadi Istri Kedua, Pejabat Berwenang Terkesan Tutup Mata

poligami
Poligami diantara PNS merupakan isu yang kontroversial.

BOGOR (KM) – Ironis, maraknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpoligami dan menjadi istri kedua banyak terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini. Hal itu diperparah dengan pejabat tinggi di Pemkab Bogor yang berwenang terkesan mengabaikan atau hal itu kini sudah menjadi yang lumrah bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu atau pun menjadi istri kedua. Seperti dugaan yang dilakukan oleh kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor yaitu LI diketahui sejak lima (5) tahun terkahir telah menjadi istri kedua dari PNS bernama RZ (Bom-Bom, red) yang tak lain seorang PNS di salah satu staf UPT Tatabangunan wilayah I Kecamatan Cibinong.

Sedangkan, bila mengacu pada UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya PP no. 9 tahun 1975 berlaku untuk semua warga Indonesia, untuk PNS selain kedua produk hukum tersebut, juga tunduk pada PP no. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Sanksi pelanggaran disiplin berat yang terdapat di PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS boleh beristeri lebih dari satu dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatur dalam PP no. 10/1983 jo PP no. 45/1990. PNS wanita tak boleh jadi isteri kedua/ketiga/keempat, semula di PP 10/1983 masih bisa dengan ijin pejabat namun pengecualian ini sudah dicabut PP 45/1990, dan bagi PNS wanita yang melanggar akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan PP no. 45 tahun 1990 pasal 15.

Advertisement

Namun, menurut pantauan kupasmerdeka.com peraturan tersebut terkesan diacuhkan oleh pejabat tinggi di Pemkab Bogor yang berwenang dalam persoalan itu, dengan memperbolehkan (menghalalkan,red) bagi seorang PNS wanita menjadi istri kedua, yang dilakukan oleh kepala DTBP Kabupaten Bogor tersebut. Mirisnya, beberapa tahun terkahir, ada PNS yang bernama kokom yang hanya PNS golongan II/B merupakan orang kecil ia pernah bertugas menjadi PNS Kabupaten Bogor dirinya kini sudah diberhentikan secara tidak terhormat lantaran telah menikah di bawah tangan. Namun nyata-nya, tindakan tegas itu tidak berlaku bagi pejabat PNS yang terbilang golongan atas atau setara dengan Eselon III seperti kepala DTBP. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*