Petisi Aliansi Toleransi Indonesia: Cabut Larangan Asyura di Bogor!

Menyikapi tindakan Walikota Bogor Bima Arya yang mengeluarkan Surat Edaran No. 300/1321-Kesbangpol yang melarang kegiatan Asyura oleh penganut Islam Syiah di Kota Bogor, Aliansi Toleransi Indonesia membuka petisi di situs Change.org yang menuntut agar Walikota Bogor Bima Arya mencabut Surat Edaran tersebut karena dinilai melanggar konstitusi.

Pengantar petisi itu mengingatkan Walikota Bogor atas Pasal 28E ayat 1 dan 2 dan juga Pasal 28I ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan serta melindungi hak tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama masing-masing.

Tuntutan petisi tersebut tertulis empat poin, yaitu agar Walikota Bogor:
1. Meminta maaf kepada seluruh umat Islam, khususnya di Kota Bogor atas Surat Edaran itu yang telah meresahkan kami.
2. Mencabut Surat Edaran itu agar tidak menjadi preseden buruk bagi keberagamaan di Kota Bogor dan kota-kota lain di seluruh Indonesia.
3. Berjanji dan berkomitmen untuk tidak mengeluarkan surat serupa di masa mendatang.
4. Berjanji dan berkomitmen penuh untuk menjaga keberagamaan di Kota Bogor sesuai semangat Pancasila dan ketentuan UUD 1945.

Petisi tersebut dapat diakses melalui link ini.

Sebelumnya pada Kamis (28/10) malam, walikota Bogor secara pribadi mengantarkan Surat Edarannya yang melarang kegiatan Asyura oleh warga Syiah di Kota Bogor. Menanggapi kontroversi yang dimunculkan atas langkahnya ini, Bima Arya pun angkat bicara. “Saya sangat memahami kontroversi yang akan terjadi. Namun saya bersama-sama Muspida mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya hal yang akan memberikan dampak jangka panjang yang luas bagi warga Bogor,” jelasnya, seperti yang dikutip oleh berita TribunNews.

Alasan yang dipaparkannya tersebut dibantah keras oleh tokoh Syiah Kota Bogor, Ali Syahid. “Walikota Bogor itu tunduk kepada desakan sebagian ormas yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat. Padahal, kami mengadakan beragam acara disini selama puluhan tahun tanpa ada masalah dengan masyarakat sekitar, apalagi masyarakat Bogor secara umum. Kira-kira apa dampak jangka panjang yang beliau khawatirkan itu? Apakah dengan melindungi hak asasi minoritas, ia takut kehilangan pendukungnya di kancah politik?” kilahnya. (HJA)