Dinas Tata Bangunan dan Satpol PP “Lempar Tanggung Jawab” Persoalan Samudera Residence

samudra residence bogor
Samudra Residence, Kecamatan Tajurhalang, Kab. Bogor.

Bogor, (KM) – Nampaknya satu dinas dengan dinas yang lain terlihat kurang
transparan dan terbuka dalam penanganan suatu masalah di Bumi Tegar Beriman
ini, seperti halnya pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan pengembang perumahan
Samudera Residence, PT Cipta Ekatama Nusantara. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
(DTBP) Kabupaten Bogor enggan lagi ikut campur dan terkesan cuci tangan.

Menurut Kepala DTBP Lita Ismu Yulianti, pihaknya sudah melakukan apa yang seharusnya
dilakukan oleh dinas yang dipimpinnya. “Kami sudah melakukan surat teguran I, II dan
III. Secara administratif kita stop sampai surat teguran ke III, tidak ada
pembongkaran karena itu kewenangannya Satpol PP,” kata Lita kepada wartawan,
kemarin.

Lita menambahkan, setelah melayangkan surat teguran sampai dengan teguran ke III,
pihaknya juga telah melimpahkannya ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti penegak Perda
Kabupaten Bogor. “Sudah kami limpahkan ke Satpol PP, setelah di Satpol PP sudah
bukan kewenangan DTBP lagi, terserah mau dikaji lagi atau memediasi ataupun melihat
dari aspek sosial Satpol PP punya aturan tersendiri. Jadi DTBP hanya administratif
saja,” imbuhnya.

Biasanya, Satpol PP Kabupaten Bogor getol melakukan penyegelan terhadap bangunan
yang telah berdiri namun belum dilengkapi perizinan yang lengkap, terlebih sudah ada
limpahan dari dinas terkait. Namun, berbeda dengan pembangunan Samudra Residence
yang jelas-jelas sebagian bangunannya belum berizin bahkan mendapat penolakan dari
warga sekitar namun tidak ada kegiatan penyegelan atau bahkan pembongkaran.

Sebelumnya, Kepala BPMPTSP Kabupaten Bogor Yani Hasan mengakui, jika perumahan
Samudera Residence sudah berizin namun ada sebagian yang memang belum berizin.
“Samudera Residence sudah berizin, namun ada sebagian yang memang belum keluar izin
karena pengajuannya bertahap. Kalau yang sudah dibangun tetapi belum termasuk yang
berizin maka dikenakan denda sebagaimana dalam aturannya,” kata Yani.

Mantan kepala DTBP ini menambahkan, dari sebagian bangunan yang belum memiliki izin
sangat dimungkinkan untuk nya izin, karena menurutnya sudah keluar Site Plan, Izin
Lokasi dan IMB lama juga sudah ada. “Sudah lengkap semua, tinggal izin yang
perluasan-perluasannya saja,” tandasnya. (Aril/Faizal)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*