Pemkab Bogor Akan Mengembalikan Sisa Bantuan Dari Pemprov DKI Jakarta

BOGOR (IM) – Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengembalikan sisa dana bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 51.584.136.000 yang tak terserap pada tahun anggaran 2015 ini. Hal ini diungkapkan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah belum lama ini.

“Karena dananya tidak terserap maka akan dikembalikan kepada Pemerintah DKI lagi, tidak bisa diluncurkan, semula kita berharap bisa diluncurkan ke tahun 2016. Tapi Pemprov DKI minta dana yang tidak terserap agar dikembalikan. Ini ada suratnya dari Pemrov DKI, ya kita ikuti saja,” kata Syarifah kepada IM.

Seperti dikatakan Syarifah sebelumnya tahun anggaran 2015 ini Pemkab Bogor hanya akan menyerap sebesar Rp. 14.898.579.000 dari total 66.482.715.000 bantuan keuangan dari pemerintah DKI. Ini akibat dari lambatnya realisasi anggaran dari pemerintah DKI yang baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada 9 September 2015, sehingga tak dapat diserap untuk kegiatan terutama yang harus melalui proses lelang atau tender.

Syarifah Sofiah menyatakan setelah dana tersebut di transfer oleh Pemprov DKI melalui Kas Daerah pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi dengan SKPD penerima bantuan untuk menghitung kembali apakah cukup waktu untuk merealisasikan bantuan sebesar Rp. 66.482.715.000 tersebut.

“Dari hasil rakor tersebut dihasilkan gambaran rencana bahwa anggaran yang mampu diserap sebesar 14.898.579.000, sedangkan sisanya tidak akan diserap karena waktu yang tidak mencukupi karena beberapa kegiatan harus melalui proses lelang. Untuk sampai dengan akhir tahun anggaran kan hanya tersisa 3 bulan kedepan, sehingga diputuskan untuk tidak menyerap sisanya karena akan beresiko nantinya,” tuturnya.

Sebelumnya bupati Bogor Nurhayanti pun mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang hingga saat ini belum merealisasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp 67,4 miliar. Padahal Pemprov DKI melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono mengatakan jika bantuan keuangan tersebut akan serahkan pada bulan Juni 2015 yang lalu.

“Sampai sekarang dana bantuan dari Pemprov tersebut belum cair, tentu kami kecewa. Untuk kedepan kalau masih seperti ini kami bisa saja menolak bantuan dari DKI. Toh sebagian besar dana tersebut juga untuk kepentingan DKI yaitu untuk menanggulangi banjir DKI, dimana Kabupaten Bogor merupakan daerah yang berposisi ditengah antara hulu dan hilir yang dilintasi oleh dua sungai besar yakni Ciliwung dan Cisadane” kata Nurhayanti kepada wartawan baru-baru ini. (rul/ful)