Anggota DPRD Nyalon Wabup Bogor, Wajib Mundur

kupasMerdeka.com berita bogor
Gedung DPRD Kab. Bogor, Cibinong

BOGOR (KM) – Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor didesak segara membentuk panitia pemilihan calon wakil bupati (cawabup) dan tak perlu lagi mengonsultasikan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan anggota DPRD harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan sebagai Wakil Bupati (Wabup) Bogor, karena hal itu kini sudah final.

“Putusan MK itu tak perlu lagi dikonsultasikan karena sifatnya sudah final dan mengikat sehingga DPRD bisa langsung membentuk panitia pemilihan (panlih),” kata Zentoni selaku Direktur Lembaga Hukum (LBH) Bogor kepada kupasmerdeka.com, Senin (19/10/2015).

Zentoni menambahkan, peraturan bagi DPRD, TNI, Polri, PNS, Pegawai BUMD, dan BUMN, sudah diterapkan di beberapa daerah yang saat ini sedang melaksanakan Pemilukada.

“Kabupaten Karawang salah satu contohnya, di mana ada salah seorang anggota DPR, yakni Saan Mustafa yang langsung menyatakan mundur dari DPR–RI dan ini sudah bisa jadi dasar bagi DPRD khususnya di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Demokrat Ade Senjaya menjelaskan, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu hanya untuk menegaskan saja soal putusan MK.

“Kami tak ingin nantinya salah, makanya dalam rapat yang dihadiri pimpinan DPRD dan para ketua fraksi, diputuskan untuk mengirim tim ke Kemendagri,” kilahnya.

Ade menjelaskan, karena sifatnya sudah final, putusan MK itu akan dimasukkan ke dalam salah satu ayat dalam tata tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Bogor yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat.

“Informasinya dalam waktu dekat ini, semua ketua fraksi dan pimpinan DPRD akan kembali menggelar rapat untuk memasukkan putusan MK ke dalam pasal atau ayat tatib pemilihan,” pungkasnya. (Sahrul)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*