Tak Awasi Penggunaan Keuangan Desa, Pemkab Bogor Dinilai Ceroboh

Alokasi Dana Desa
(Ilustrasi)

BOGOR (KM) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Pemkab Bogor mengakui belum memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa baik yang bersumber dari bantuan pemerintah daerah melalui APBD berupa anggaran dana desa (ADD) maupun alokasi dana desa (DD) yang berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui APBN.

“Paradigmanya kan desa membangun bukan membangun desa, jadi untuk pengawasannya bisa dilakukan oleh masyarakat langsung tentang penggunaan anggaran keuangan di desa masing-masing. Terus terang pemerintah sejauh ini belum memiliki mekanisme secara khusus tentang penggunaan keuangan desa,” kata Deni kepada kupasmerdeka.com, Senin (28/9/2015) kemarin.

Deni menambahkan, kontrol yang dapat dilakukan pemerintah daerah terhadap penggunaan keuangan desa tersebut kata Deni dilakukan melalui mekanisme pelaporan keuangan oleh desa ketika akan melakukan pencairan dana pada setiap triwulannya, baik itu dana desa maupun bantuan dari pemerintah pusat.

“Terlebih lagi sekarang ini ada SKB tiga menteri tentang mekanisme pencairan dana anggaran desa, yang lebih dipermudah,” ujarnya.

Namun demikian Deni menyatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada masyarakat secara terbuka yang mudah diakses oleh masyarakat.

Advertisement

“Laporan realisasi keuangan itu harus ditempelkan dimasing-masing kantor desa supaya masyarakat mengetahui digunakan untuk apa saja keuangan desa itu. Jadi prinsipnya memang harus tranparan dan akuntabel,” ungkap Deni.

Sementara itu, ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor, Toni yang merupakan praktisi hukum di Bogor menyoroti ketidakpekaan Pemkab Bogor yang tidak membuat mekanisme pengawasan penggunaan keuangan desa. Menurutnya jika pemerintah daerah hanya mengandalkan laporan saja tanpa ada pengawasan lapangan maka ini akan rawan penyimpangan.

“Kalau hanya laporan tertulis itu tidak cukup, laporan bisa saja dibuat seolah-olah anggaran digunakan dengan benar, tapi apakah di lapangan juga seperti itu,” imbuh Usep.

Diterangkan Usep, kebijakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan porsi keuangan lebi besar kepada desa dimaksudkan agar pembangunan desa lebih cepat, namun tak dipungkiri jika tanpa pengawasan yang ketat hal ini justru akan rawan penyimpangan.

“Kalau tidak diawasi secara ketat tentu ini akan rawan penyimpangan. lagi-lagi yang akan dirugikan adalah masyarakat,” tegasnya. (Harun)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*