Soal Alfa Resort dan Bangunan Liar di Puncak, Menteri LHK diminta Bertindak

VIlla di Hotel Alfa Resort, Puncak, yang diduga berada di atas tanah Negara
VIlla di Hotel Alfa Resort, Puncak, yang diduga berada di atas tanah Negara

CISARUA – Keberadaan Hotel Alfa Resort di Kampung Ciburial, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, yang tidak mengantongi legalitas lantaran diduga berdiri diatas lahan Perhutani alias tanah negara terus menuai sorotan. Bahkan, Direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar, Dadan Ramdan, mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya, untuk bertindak.

“Persoalan itu harus segera dituntaskan, jangan sampai pelanggaran yang dilakukan Alfa Resort dibiarkan. Bila Perlu, Menteri LHK turun tangan karena bangunan-bangunan hotel diatas lahan milik perhutani,” ungkap Dadan via selulernya.

Selain pemerintah daerah, ia juga meminta masyarakat turut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jika ada pelanggaran, kata dia, masyarakat bisa melayangkan aduan kepada intansi terkait hingga aparat penegak hukum.

“Masyarakat bisa melakukan pelaporan jika ada indikasi pelanggaran. Jangan takut diintimidasi, karena semua warga negara harus tunduk kepada aturan pemerintah,” pintanya.

Bahkan, ia menuding komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mengembalikan fungsi kawasan puncak hanya sebatas wacana. Pasalnya, hingga saat ini ratusan vila liar maupun bangunan-bangunan hotel ilegal masih berdiri kokoh tanpa tersentuh hukum.

“Dimana fungsi pemerintah daerah dalam menjaga fungsi kawasan? Jangan sampai kalah oleh pengusaha,” ujarnya.

Menurut dia, aksi pembiaran oleh Satpol PP sebagai pengawal peraturan daerah (Perda) patut dicurigai. Harusnya, sambung dia, ada tindakan tegas bagi para pelanggar aturan sehingga penegakan perda tidak disebut tajam kebawah tapi tumpul ke atas.

“Bagaimana tidak ada asumsi negatif kalau tetap dibiarkan. Harus ada tindakan tegas, agar bangunan-bangunan ilegal tidak makin menjamur,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua LSM Hajar Indonesia, Farhat Abbas, mengancam bakal melaporkan pengelola hotel ke ranah hukum. Menurut dia, pemilik bangunan baik berupa vila ataupun hotel diatas lahan negara bisa dipidana sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Suber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Advertisement

“Kalau memang terbukti, mereka bisa terancam hukuman 10 tahun penjara,” ujar Farhat.

Seharusnya, tambah dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, apalagi kawasan puncak diatur juga oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur).

“Puncak juga dijadikan kawasan penyangga lingkungan bagi ibukota sebagai daerah resapan air, sehingga pembangunan harus dikendalikan,” tambahnya.

Direktur Forum Kajian Publik (Forpublik), Rico Pasaribu pun menilai kondisi alam dan lingkungan di Puncak sudah dalam kondisi kritis. “Kerusakan alam di kawasan puncak sudah tidak terkendali akibat salah urus. Jika dibiarkan, tidak menutup kemungkunan akan menimbulkan bencana alam,” keluhnya.

Karena itu, dirinya mendesak Bupati Bogor, Nurhayanti, agar tidak takut membongkar bangunan ilegal di kawasan Puncak karena memiliki landasan hukum dan aparat yang mampu merobohkan bangunan Alfa Resort yang diduga berada diatas lahan Perhutani.

“Bupati jangan sampai kalah oleh pemilik hotel. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa pandang bulu,” tegas Rico.

Sementara, Kepala bidang (Kabid) Bina Riksa Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho, mengaku belum pernah ada intruksi untuk penanganan bangunan-bangunan milik hotel alfa resort yang diduga banyak yang tidak ber-IMB karena berdiri di kawasan hutan lindung.

“Silahkan untuk hal tersebut menghubungi kasat saja, karena saya belum ada intruksi untuk menangani bangunan itu,” tandasnya. (Rifai)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*