Anggota Dewan yang Mencalonkan Diri Wabup Wajib Mundur, Pemilihan Terancam Molor

kupasMerdeka.com berita bogor
Gedung DPRD Kab. Bogor, Cibinong

BOGOR (KM) – Pemilihan wakil bupati yang akan mendampingi Nurhayanti hingga 2018 mendatang diprediksi akan molor lagi, pasalnya DPRD mengaku dipusingkan setelah adanya aturan baru yang mengharuskan calon yang menjabat sebagai anggota DPRD mundur dari jabatannya ketika ditetapkan sebagai cawabup.

“Putusan judicial review atau peninjauan kembali terhadap Undang-undang Nomor 08 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, secara otomatis tata tertib yang telah disahkan Gubernur Jawa Barat harus diubah atau disesuaikan,” kata Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Yuyud Wahyudin kepada kupasmerdeka.com, Kamis (17/9/2015).

Yuyud tak menjamin revisi tata tertib akan berlangsung cepat, karena semuanya perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kami sih inginnya persoalan siapa yang akan mengisi jabatan orang nomor dua cepat selesai, sama seperti kehendak sebagian besar rakyat Kabupaten Bogor, karena dengan satu pemimpin tak mungkin persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor bisa dirampungkan di tahun 2018 mendatang,” ungkapnya.

Sementara menurut Politisi Partai Demokrat, Ade Senjaya menambahkan keluarnya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Konstitusi (MK) atas ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 membuat pusing DPRD, karena putusan itu keluar setelah revisi tata tertib pemilihan disahkan Gubernur Jawa Barat.

Advertisement

“Aturan yang mengharuskan calon dari anggota DPRD mundur, sebelumnya tak dimasukkan dalam pasal di tata tertib, karena mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 ketentuan itu tidak ada, karena yang diharuskan mundur itu PNS dan TNI/Polri,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga, menegaskan proses pemilihan calon wakil bupati tidak ribet, walau ada aturan baru, andai saja semua parpol yang menjadi anggota Koalisi Kerahmatan mengedepankan visi kebangsaan.

“Ego kelompok, seyogyanya ditanggalkan, ini penting agar polemik cawabup yang membuat konstalasi politik memanas itu bisa diakhiri, sehingga semua elemen masyarakat Kabupaten Bogor, termasuk DPRD dan pemerintah daerah bisa lebih focus melaksanakan program pembangunan demi merealisasikan mimpi Bogor jadi kabupaten termaju di Indonesia,” tegasnya.

PKB, kata Edwin, tak akan mencalokan atau mengusulkan kadernya untuk ditawarkan ke koalisi. “Kami akan ikut apa yang menjadi keputusan dari koalisi, siapa pun yang nantinya jadi pendamping Nurhayanti, PKB akan mendukung sepenuhnya, karena itu menjadi garis politik PKB,” pungkasnya. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*