Serapan Anggaran Rendah, Bupati Bogor Diminta Evaluasi Kadis Berkinerja Jeblok

Kantor Bupati Bogor (stock)
Kantor Bupati Bogor (stock)

BOGOR (KM) – Rendahnya serapan anggaran disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor mendapat perhatian khusus dari kalangan wakil rakyat. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor H. Slamet Mulyadi mengatakan Bupati Bogor harus berani mengambil langkah cepat dan berani untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran dan melakukan evaluasi kinerja pimpinan SKPD yang tidak produktif.

“Tentu kami khawatir,  karena  memasuki semester ke II tingkat serapan anggaran di masing-masing SKPD rendah, bahkan ada yang dibawah 20 persen, seperti Dinas Bina Marga,” kata Slamet kepada kupasmerdeka.com, Senin (31/8/2015).

Slamet menjelaskan, ada dua SKPD yang serapan anggarannya rendah, yakni Dinas Pendidikan dan Bina Marga. Dua dinas tersebut padahal paling banyak menyedot anggaran.

“Alokasi anggaran untuk dua dinas itu sangat besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi, nyatanya mereka tak bisa membelanjakan uang yang telah kita alokasikan, Dinas Bina Marga dan Pengairan misalnya, dalam  laporan semester I  pada Juni lalu, tingkat penyerapannya dibawah satu persen,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Ironisnya, kata dia, belanja tidak langsung persentasenya di atas 50 persen. “Ini yang membuat kami kecewa, seharusnya perbandingan antara belanja tidak langsung dan langsung tidak jauh. Masalah ini jangan dianggap sepele, Bupati Nurhayanti harus berani mengambil terobosan dan menindak tegas anak buahnya yang berkinerja jeblok,” katanya.

Advertisement

Bupati Nurhayanti kepada wartawan mengaku sudah memanggil sejumlah kepala SKPD yang serapan anggarannya lemah, termasuk kepala Dinas Pendidikan dan kepala Dinas Bina Marga.

“Kita optimis sebelum tahun anggaran 2015 ini berakhir, semua program yang direncakan tercapai, dan serapan anggaran bisa menembus angka 99,9 persen,” tegasnya.

Sementara, Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Asep Ruhiyat menerangkan, rendahnya serapan anggaran di dinasnya, karena pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang terlambat dilelang dan banyaknya penyedia jasa tak mau mengambil uang muka.

“Sekarang sudah 81 persen paket proyek yang sedang dalam tahap pengerjaan. Kita sih optimis bulan depan serapan anggaran akan meningkat,” kilahnya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Dace Supriyadi, kepada wartawan mantan kasat Pol PP ini menyatakan serapan anggaran di dinasnya sudah mencapai 26 persen.

“Nah untuk meningkatkan serapan anggaran seluruh penyedia jasa yang mengerjakan proyek pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah kita wajibkan mengambil uang muka, dengan tujuan pengerjaan proyek bisa dipercepat,’ singkatnya.  (Sahrul)

 

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*