Penegak Hukum Diminta Usut Mafia Penjual Aset Pemkab Bogor

Ilustrasi penangkapan Mafia Tanah.
Ilustrasi penangkapan Mafia Tanah.

BOGOR, (KM) – Dugaan penjualan tanah rislah dari Rumah Makan (RM) Rajipta yang berlokasi di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong pada 2002 silam ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, kini terbongkar. Pasalnya, tanah rislah yang sudah seharusnya menjadi aset Pemkab Bogor itu diduga diperjualbelikan kembali kepada Pemkab Bogor pada tahun 2002 silam oleh segelintir oknum pejabat Pemda Bogor dan beberapa biong tanah yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Menurut data yang dihimpun KM, tanah rislah tersebut yang diketahui kurang lebih seluas 13,000 meter persegi diduga diperjualkan oleh beberapa oknum pejabat yang berinisial IS, dan YN dan HM berperan sebagai biong tanah atau pihak penjual tanah rislah kepada Pemkab Bogor. IS saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang di BPMPD, dan YN merupakan Direktur Umum pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bogor.

Menurut keterangan mantan Camat Cibinong pada kala itu, YN mengaku bahwa persoalan itu sebenarnya dirinya hanya menjadi korban dalam penjualan tanah rislah RM Rajipta ke Pemkab Bogor pada tahun 2002 silam.

“Sebenarnya saya disini cuma menjadi korban saja mas. Saat saya mengeluarkan surat Akta Jual Beli (AJB) dimana surat pengajuan itu sudah ditandatangani oleh lurah Pakansari pada saat itu dijabat oleh IS, serta yang lebih jelasnya otak utama permasalahan ini yakni HM yang merupakan biong tanah selaku pihak penjual,” ujar YN saat ditemui kupasmerdeka.com belum lama ini.

Sementara itu, saat dikonfirmasi di kantornya, IS menampik untuk permasalahan ini dirinya meminta agar dapat berkonsultasi terlebih dulu kepada HM selaku biong yang menjual tanah rislah RM Rajipta. Ia menjelaskan pada masa itu sebenarnya saat ia menjabat sebagai Lurah Pakansari sebetulnya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan rislah ke Pemkab Bogor, karena dasarnya terdapat pengajuan dari pihak swasta atau dari pihak pembeli tanah.

Advertisement

“Saya pun kalau tidak ada tanda tangan pembeli dari pihak swasta tidak akan mau untuk merekomendasi tandatangan agar mengeluarkan AJB kepada Camat,” kilahnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, agar persoalan ini bisa dapat dijelaskan secara detail, ia meminta agar diberi waktu untuk mecari tahu persis kronologisnya kepada IN yang mengetahui secara gamblang penjualan tanah rislah tersebut. Dimana, sambung dia, pada sekitar 2002 silam, IN saat itu menjabat di bagian tanah aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor.

“Saya mau konsultasi dulu ke pak IN itu, karena dia (IN -red) benar-benar mengetahui dalam polemik ini,” imbuhnya.

Terpisah, wakil ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Saptariyani meminta kepada pihak penegak hukum agar dapat segera mengusut tuntas persoalan penjualan aset milik Pemkab Bogor. “Jika benar saya secara tegas meminta kepada penegak hukum agar memberantas mafia penjual aset Pemkab Bogor di bumi Tegar Beriman ini”.

Meskipun diketahui, permasalahan ini sudah terjadi beberapa puluh tahun silam, namun pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat membongkar kasus tersebut sehingga kejadian ini tidak terjadi kembali dikemudian hari,” minta politisi PDIP itu. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*