Ijin Belum Ada, RM Kabayan Batal Diresmikan

RM Kabayan bermasalah dalam perizinan

BOGOR (KM) – Carut marut terkait persoalan Rumah Makan (RM) Kabayan yang berada tepat di kawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menuai polemik. Pasalnya, RM yang kini sudah selesai dikerjakan yang pada Selasa (30/6), rencananya diresmikan tersanter bahwa Bupati Bogor melarang pihak pengelola untuk melakukan peresmian tersebut dikarenakan belum melengkapi semua perizinan yang sudah ditetapkan.

Sementara data yang diperoleh KupasMerdeka.com, pembangunan RM Kabayan itu terindikasi bahwa para pejabat yang terkait memproses perizinan tersebut diduga menerima dana aliran pelicin agar RM tersebut dapat berdiri di lahan milik aset pemkab Bogor. Telebih, letak rumah makan tersebut berada di Jalan Raya Tegar Beriman yang seyogyanya tidak diperkenankan Tata Ruang jalan Tegar Beriman untuk adanya bangunan komersil seperti rumah makan di jalan tersebut.

Menurut Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, Iman membantah dikarenakan RM yang dimaksud itu sudah sesuai dengan prosedur, bahkan saat masih dalam proses pembangunannya ia dan Sekretaris Camat (Sekcam) Cibinong beserta staf Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) mempertanyakan batas bangunan dengan aliran sungai atau yang biasa disebut Garis Sepadan Sungai (GSS)-nya. “Dari awal sebenarnya saya tidak terlalu mengetahui hal tersebut, namun pada saat beberapa waktu lalu mempertanyakan GSS itu berapa jaraknya dengan bangunan, kata salah satu pihak DTBP yakni Roby bahwa 50 meter terhitung dari titik air tertinggi bukan dari tepian,” ujar Iman kepada wartawan, Rabu (1/6/2015).

Selain itu, sambung Iman, kenapa RM Kabayan diizinkan untuk beroperasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Bogor karena mereka berdiri itu diatas tanah aset Pemkab Bogor, karena dari luas keseluruhan sekitar 3000 meter pihak RM menyewa hanya 1500 meter persegi saja yang dimana pertahunnya itu Pemda menerima uang sewa sebesar Rp185 juta rupiah.

“Semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan sejauh ini semua pihak tidak ada yang menyatakan bahwa itu tak diperkenankan. Kalau misalnya bangunan tersebut tidak diperkenankan saya enggak akan mungkin menyewakan tanah aset pemkab Bogor kepada orang-orang, tidak mungkin saya akan memberika sewa kepada siapapun kalau di lokasi itu tidak sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Advertisement

Ia menambahkan, berdasarkan peraturan Tata Ruang itu diperbolehkan melakukan pembangunan RM itu karena disini adalah pusat perniagaan, pusat pemerintahan dinas dan perkantoran semuanya sudah berdasarkan tata ruang. “Seperti misalnya, RM Padang Trio itu mereka menyewa kepada Pemkab Bogor untuk lahannya. Sebenarnya permasalahan RM Kabayan itu bukanlah GSS yang dimana izinnya langsung dari pusat, intinya kami
(Pemkab,red) sudah memberikan izin kepada RM tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, seiring proses berjalan dirinya mengaku tidak mengetahui tentang adanya persoalan bahwa terdapat Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) pada tahun 2011 silam. “Sebenarnya kenapa kita memperbolehkan RM Kabayan lantaran mereka menyewa tanah milik Aset Pemkab selama 5 tahun kedepan dengan biaya Rp925 juta rupiah. Kan itu jelas-jelas menguntungkan bagi pemerintah sendiri dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun-nya, jadi intinya semua persoalan itu adanya RTBL tadi saja pak, bukan tata ruang nya yang ada dipermasalahan ini. Tetapi nantinya SK Bupati tentang RTBL itu akan dinaikkan statusnya menjadi peraturan Bupati (Perbup) Bogor, yang dimana secara keseluruhannya mulai dari Cibinong sana hingga ke daerah Bojonggede yang nanti diubah menjadi Perbup RTBL,” imbuhnya.

Terpisah, ketika KM mencoba, konfirmasi, Kepala Bidang Perizinan pada DTBP, Atis Tardiana mengutarakan, untuk blok U sepanjang jalan Tegar Beriman itu dimungkinkan pembangunan rumah makan sebagai penunjang pariwisata. “Iya sebenarnya dalam peraturan tak masalah mas,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Joko Pitoyo melalui pesan singkatnya mengatakan, di rencana kota itu ada rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dan untuk jalan Tegar Beriman sudah diatur di RTBL yang dilakukan oleh DTBT.

“Boleh tidaknya tergantung pengaturan blok nya, coba konfirmasi ke DTBP agar lebih jelas lagi,” tutupnya. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: