Pemkot Larang Mobdin Dibawa Mudik, Sedangkan Pemkab Masih Plin Plan

BOGOR (KM) – Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(Menpan RB) yang mengizinkan PNS menggunakan kendaraan dinas buat
mudik Lebaran, tidak berlaku di Kota Bogor. Walikota Bogor Bima Arya
melarang anak buahnya memakai kendaraan dinas buat mudik, sedangkan
Pemkab Bogor bingung membuat keputusan.

Larangan Walikota  membawa kendraan dinas buat mudik membuat kecewa
sejumlah PNS. “Kebijakan ini keliru. Mengapa menggunakan mobil dinas
untuk mudik disamakan dengan korpusi, bagaimana, dengan mobil dinas
yang selama ini dipakai keluarga pejabat, setelah jam kerja. Kok
dibiarkan,” ucap seorang pejabat setingkat Kasie  di lingkungan Pemkot
Bogor kepada kupasmerdeka.com, Senin (29/6/2015) kemarin.

Sedangkan PNS yang mendapat jatah mobil dinas lainnya mengaku,
larangan itu menyusahkan. “Bagaimana tidak, saya mau mudik ke
Tasikmalaya, Jika dilarang membawa mobil dinas, khawatir  mobil di
garasi dicuri atau tertimpa musibah seperti kebakaran,” kata PNS di
Dinas Wasbangkim Kota Bogor itu.

Walikota Bima Arya mengatakan,  penggunaan mobil dinas harus sesuai
peruntukan. “Dibeli dan dirawat atas dasar fasilitas negara. Jadi
harus digunakan untuk kepentingan kedinasan. Apalagi, menggantinya
dari plat merah menjadi plat hitam, sebab hanya menguntungkan
kepentingan pribadi dan terindikasi korupsi,” katanya.

Menurutnya sanksi bakal dikenakan bagi PNS yang melanggar kebijakan
itu sesuai PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Saya tegaskan
PNS dilarang pakai kenedraan dinas keperluan pribadi seperti mudik
lebaran, tapi harus sesuai dengan peruntukannya,” cetusnya.

Sedangkan Sekretaris daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar terkesan
plin plan mengeluarkan  kebijakan diperbolehkan atau tidak pejabat
Pemkab Bogor memakai mobil dinas buat mudik. “Surat edaran Menpan
masih bersifar imbauan bukan keputusan.  Sebab itu kita harus menunggu
keputusannya,” katanya saat dihubungi melalui handphone selular
miliknya. (Sahrul)