Pembuatan Akta Kelahiran di Kab Bogor, Dapat Ditandatangani Kepala UPT

Akta kelahiran (ilustrasi)
Akta kelahiran (ilustrasi)

BOGOR (KM) – Guna melakukan pendekatan pelayanan terhadap masyarakatnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kini sedang berupaya mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengadakan 5 kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelayanan terkait catatan sipil maupun kependudukan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Oetje Subagdja mengatakan, memang benar saat ini pihaknya tengah mengupayakan pengadaan 5 unit kantor UPT dibawah naungan Disdukcapil, dan pengajuan itu sudah diserahkan kepada salah satu asisten dikantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor. Namun hingga kini pengajuan itu masih dalam proses, lantaran dari semua aspek seperti anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) masih harus disiapkan matang-matang.

“Iya pak betul, kami saat ini sedang berusaha pengadaan 5 unit kantor UPT Disdukcapil. Kenapa kita mewacanakan hal tersebut, semata-mata hanya ingin lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bogor dalam pembuatan surat Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akta Kelahiran anak,” kata Oetje kepada kupasmerdeka.com dikantornya, Jum’at (26/6/2015) siang.

Selain itu, jika pengajuan UPT bisa terwujud apa yang sudah menjadi program Disdukcapil Kabupaten Bogor semuanya akan terlaksana. Antara lain, penandatangan Akta Kelahira bagi anak yang masih dibawah umur 60 hari akan ditandatangani langsung oleh kepala UPT tersebut. “Jadi tidak perlu lagi mas, pengesahan Akta itu oleh saya lagi selaku Kepala Disdukcapil, cukup dengan kepala UPT bisa langsung jadi, namun bila masih dibawah umur 60 hari atau dua bulan dan pencetakan KTP elektronik. Mudah-mudahan apa yang menjadi wacana kami untuk kepentingan masyarakat banyak terutama Kabupaten Bogor, bisa dapat terealisasi secepatnya,” tambahnya.

Advertisement

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi Partai Nasdem, Rudi Sabana menuturkan, meski dirinya bukan salah satu anggota komisi I DPRD, namun atas nama wakil rakyat ia sangat mendukung penuh terkait wacana yang dicanangkan oleh Disdukcapil, terutama kepala Dinasnya.

“Saya sangat mendukung penuh pemikiran positif Kadisdukcapil, mengenai pendekatan pelayanan public nya. Tentu kami di DPRD akan sangat mendorong jika program yang diwacanakan itu kaitan pendekatan pelayanan langsung terhadap masyarakat banyak, bila perlu saya meminta kepada pihak terkait agar segera disetujui dan dapat terealisasi secepatnya,” imbuhnya.

Rudi menerangkan, pelayan public mengenai kependudukan dan catatan sipil itu memang perlu lebih menyentuh masyarakat langsung pada jaman sekarang. Misalnya, untuk wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II itu warga timur Kabupaten Bogor, kini masih terlalu jauh dan menyita waktu jika harus ke Cibinong saat hendak membuat akte kelahiran anak mereka.

“Bila perlu ditambahkan lagi wacana 5 kantor UPT itu, kalau bisa lebih dari lima yang dicanangkan, sehingga masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dapat merasakan pelayanan public dari Pemerintah Daerah

(Pemda) secara langsung. Dan saya mengharapkan Bupati Bogor dapat juga mendukung penuh program ini agar wacana tersebut dapat dianggarkan langsung dan terealisasi pada tahun ini juga,” tuturnya politisi partai Nasional Demokrat itu. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*