Wacana Dugaan Penyadapan dan Desakan Pemeriksaan terhadap Jokowi Kembali Mencuat

JAKARTA (KM) – Direktur Lembaga P3S Jerry Massie menyebut adanya dinamika internal kepolisian yang berpotensi merambat pada pemeriksaan mantan presiden, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Wacana mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta desakan agar mantan presiden tersebut diperiksa oleh aparat hukum kembali mencuat ke permukaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Lembaga P3S Jerry Massie dalam sebuah tulisan opini yang diterbitkan pada Kamis (5/11/2026).

Dalam tulisannya, Jerry menyoroti penanganan sejumlah kasus hukum yang melibatkan orang dekat mantan presiden, termasuk dugaan pemalsuan dokumen oleh Gibran Rakabuming Raka.

Ia menduga adanya dinamika internal di tubuh Kepolisian RI di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berpotensi mengarah pada penetapan tersangka terhadap berbagai pihak, termasuk Jokowi.

Jerry menyamakan situasi ini dengan peristiwa politik di Pakistan pada 1999, ketika Jenderal Pervez Musharraf dinilai mengkhianati Perdana Menteri Nawaz Sharif. Ia juga menyinggung soal pertemuan yang diduga dilakukan oleh Jokowi, Gibran, dan Iriana Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai sebagai upaya untuk mencegah pergantian pimpinan di institusi kepolisian.

“Kotak Pandora sudah terkuak dan semua kesaksian menteri yang korupsi yang menyebut nama Jokowi bisa terkuak,” tulis Jerry.

Ia menduga akan terungkapnya rekaman penyadapan terkait sejumlah kasus, termasuk dugaan upaya makar.

Lebih lanjut, Jerry menyatakan keyakinannya bahwa posisi politik Jokowi telah melemah (game over) dan Presiden Prabowo Subianto mulai menyadari dinamika politik yang ada. Di sisi lain, ia juga melontarkan dugaan bahwa justru Jokowi dan orang-orang terdekatnya merupakan dalang di balik upaya penyadapan tersebut karena memiliki kepentingan politik tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepolisian RI, Istana Negara, maupun pihak Jokowi terkait dugaan penyadapan dan pernyataan yang dilontarkan oleh Direktur Lembaga P3S tersebut.

Pengamat hukum dan politik menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Apabila terdapat temuan awal mengenai dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

Reporter: rso

–