MUI Tegaskan Fatwa Hukum Vape Masih Diproses Intensif, Belum Ada Ketetapan Final

JAKARTA (KM) — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa status hukum penggunaan rokok elektrik atau vape di Indonesia saat ini masih berada dalam tahap pembahasan intensif. Penjelasan resmi ini sekaligus meluruskan berbagai informasi yang simpang siur di tengah masyarakat pasca-digelarnya Sidang Pleno draf fatwa pada Jumat akhir pekan lalu (6/11).

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. K.H. Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan bahwa perumusan sebuah fatwa tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Pihak ulama memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk memastikan bahwa setiap panduan keagamaan yang diterbitkan telah melalui kajian yang matang dan komprehensif.

Langkah cepat yang diambil oleh Komisi Fatwa dengan menggelar Sidang Pleno pada Jumat lalu didasari oleh adanya urgensi yang cukup tinggi di masyarakat. Urgensi tersebut mencuat setelah adanya kunjungan resmi dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ke Kantor MUI Pusat, yang menyoroti maraknya penyalahgunaan vape.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai tren pemanfaatan rokok elektrik sebagai media baru untuk mengonsumsi narkotika cair.  Oleh karena itu, Kapolri secara khusus meminta MUI untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi hukum Islam terhadap komoditas tersebut.

Menindaklanjuti arahan Dewan Pimpinan MUI, Komisi Fatwa langsung bergerak dengan menyelenggarakan rangkaian Focus Group Discussion (FGD). Forum tersebut sengaja menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, perwakilan kementerian, akademisi, hingga perwakilan dari pelaku usaha vape.

Prof. Ni’am menjelaskan bahwa tim perumus tidak hanya melihat persoalan rokok elektrik dari satu sudut pandang saja. Kajian mendalam ini sengaja mencakup aspek dampaknya terhadap kesehatan medis, pengaruh sosial di masyarakat, regulasi hukum yang berlaku, hingga sisi ekonomi termasuk penerimaan negara dari sektor cukai.

Meskipun draf fatwa telah dibahas di tingkat Sidang Pleno yang merupakan tahapan akhir musyawarah, MUI menegaskan belum mengetuk palu keputusan hukum final. Otoritas keagamaan tersebut menyatakan tidak ingin menetapkan tanggal secara terburu-buru sebelum seluruh instrumen pembuktian fakta hukum terkumpul secara valid.

Melalui keterangan terbarunya, MUI mengimbau masyarakat luas untuk tetap bersabar dan tidak berspekulasi mengenai status hukum vape apakah akan dikategorikan makruh atau haram. Keputusan resmi nantinya akan diumumkan secara transparan sebagai panduan hukum Islam yang objektif demi kemaslahatan publik di era modern.

Reporter: Drajat