ICW Ungkap Pengadaan Alat Sadap Polri Capai Rp 35,9 Triliun dalam 13 Tahun Terakhir

JAKARTA (KM) — Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Trend Asia mengungkap bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengalokasikan dana hingga Rp 35,9 triliun untuk pengadaan teknologi pengawasan (surveillance) sepanjang periode 2013 hingga 2026. Pengadaan tersebut mencakup ratusan paket perangkat yang memiliki kemampuan menyadap komunikasi, melacak telepon seluler, hingga menyusup ke perangkat elektronik tanpa interaksi pemiliknya.

Peneliti ICW, Seira Tamara, menjelaskan bahwa Polri menjadi salah satu institusi yang tercatat melakukan pengadaan berbagai perangkat intersepsi komunikasi. Sejumlah perangkat yang masuk dalam daftar pengadaan tersebut antara lain Active Interception and Monitoring, Cellular Interceptor, dan Radio Monitoring Intercept. 

Tak hanya itu, ICW juga menemukan pengadaan Zero Click Intrusion System, yakni teknologi yang memungkinkan penyusupan ke perangkat elektronik tanpa memerlukan interaksi apa pun dari pemilik perangkat.

“Selain perangkat penyadapan, Polri juga membeli teknologi pelacakan dan identifikasi telepon seluler, seperti IMSI Catcher dan Direction Finder, serta perangkat pengawasan tersembunyi seperti Covert Audio Video Surveillance Equipment,” ujar Seira dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Pengadaan teknologi pengawasan tersebut juga merambah pada perangkat forensik digital, salah satunya *Cellebrite UFED*. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk mengekstraksi data dari perangkat elektronik guna keperluan pemeriksaan digital.

Sementara itu, Peneliti Trend Asia, Zakki Amali, mencatat sedikitnya ada sembilan paket perdagangan teknologi pengawasan, termasuk perangkat *lawful interception* atau sistem penyadapan yang digunakan berdasarkan kewenangan hukum.

Sepanjang periode 2020–2025, nilai pembelian sistem tersebut mencapai 219,6 juta dolar AS atau setara Rp 3,4 triliun. Sebagian besar transaksi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi intelijen.

“Sebagian besar pembelian dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi intelijen sepanjang 2020–2025 dengan nilai mencapai USD 219,6 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun,” ungkap Zakki.

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan utama adalah *Lawful Interception Management System* (LIMS). Sistem ini memungkinkan penyadapan komunikasi melalui jaringan operator seluler, sekaligus merekam dan menganalisis hasil intersepsi melalui sebuah pusat pemantauan terpusat.

Temuan ICW dan Trend Asia ini mencakup pembelian perangkat, pengembangan sistem, hingga pemeliharaan teknologi pengawasan. Besarnya nilai pengadaan tersebut menyoroti penggunaan anggaran publik untuk teknologi yang memiliki kapasitas mengakses komunikasi dan data elektronik masyarakat secara masif.

Reporter: rso