GMNI Bogor Desak Pemerintah Berpihak pada Kepentingan Rakyat

BOGOR  (KM) — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bogor menyuarakan 11 tuntutan perjuangan AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat) sebagai bentuk sikap kritis terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pernyataan sikap yang direncanakan pada November 2027 tersebut, GMNI Bogor menegaskan bahwa amanat penderitaan rakyat harus menjadi agenda perjuangan bersama, bukan sekadar slogan politik tanpa realisasi kebijakan.

Sebelas tuntutan tersebut mencakup persoalan mendasar yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya kelompok petani, buruh, nelayan, masyarakat kecil, serta kelompok rentan yang masih menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pertama, GMNI mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati serta penghentian perampasan tanah, monopoli penguasaan lahan, dan kriminalisasi terhadap petani maupun masyarakat agraris.

Kedua, menghentikan eksploitasi alam, mengusut tuntas kejahatan ekologis, menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan, serta memulihkan hak masyarakat terdampak.

Ketiga, menolak komersialisasi pendidikan dan mendorong terwujudnya pendidikan yang demokratis, inklusif, berkualitas, serta dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi ekonomi.

Keempat, mewujudkan keadilan ketenagakerjaan dan memperluas lapangan pekerjaan melalui upah layak, kepastian kerja, perlindungan buruh, serta penghapusan praktik eksploitasi tenaga kerja.

Kelima, menegakkan kedaulatan pangan nasional dengan melindungi petani, nelayan, dan produsen pangan lokal sekaligus menjamin keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Keenam, membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan melalui penguatan UMKM, perlindungan sektor informal, perluasan akses ekonomi, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan.

Ketujuh, GMNI meminta evaluasi prioritas APBN dan penghentian pemborosan anggaran negara. Mereka juga mendesak audit transparan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan Sekolah Rakyat agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Kedelapan, menuntut peninjauan kembali dan pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto dengan mempertimbangkan catatan sejarah, dugaan pelanggaran HAM, aspirasi korban, serta prinsip keadilan.

Kesembilan, mendesak KPK mengusut dugaan manipulasi Pemilu 2024 serta mendorong evaluasi menyeluruh dan independen terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Kesepuluh, menuntut perlindungan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, termasuk pengusutan tuntas dugaan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil, massa aksi, dan jurnalis.

Kesebelas, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran serta menuntut realisasi janji politik berdasarkan amanat konstitusi dan kepentingan kesejahteraan rakyat.

AMPERA sebagai Agenda Perjuangan

Melalui sebelas tuntutan tersebut, GMNI Bogor menempatkan persoalan agraria, keadilan ekonomi, pendidikan, lingkungan, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari agenda perjuangan yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Tuntutan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi maupun proyek strategis, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat.

GMNI menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan justru membiarkan ketimpangan dan ketidakadilan terus berlangsung.

“Amanat Penderitaan Rakyat Harus Menjadi Agenda Perjuangan Bersama!”

Merdeka!

GMNI Jaya!

Marhaen Menang!

DPC GMNI Bogor

Reporter. Ki medi

[11/11 19.53] Moses IM3: GMNI Bogor Suarakan 11 Tuntutan AMPERA, Desak Pemerintah Berpihak pada Kepentingan Rakyat

BOGOR (KM) — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bogor menyuarakan 11 tuntutan perjuangan AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat) sebagai bentuk sikap kritis terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pernyataan sikap yang direncanakan pada November 2027 tersebut, GMNI Bogor menegaskan bahwa amanat penderitaan rakyat harus menjadi agenda perjuangan bersama, bukan sekadar slogan politik tanpa realisasi kebijakan.

Sebelas tuntutan tersebut mencakup persoalan mendasar yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya kelompok petani, buruh, nelayan, masyarakat kecil, serta kelompok rentan yang masih menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pertama, GMNI mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati serta penghentian perampasan tanah, monopoli penguasaan lahan, dan kriminalisasi terhadap petani maupun masyarakat agraris.

Kedua, menghentikan eksploitasi alam, mengusut tuntas kejahatan ekologis, menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan, serta memulihkan hak masyarakat terdampak.

Ketiga, menolak komersialisasi pendidikan dan mendorong terwujudnya pendidikan yang demokratis, inklusif, berkualitas, serta dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi ekonomi.

Keempat, mewujudkan keadilan ketenagakerjaan dan memperluas lapangan pekerjaan melalui upah layak, kepastian kerja, perlindungan buruh, serta penghapusan praktik eksploitasi tenaga kerja.

Kelima, menegakkan kedaulatan pangan nasional dengan melindungi petani, nelayan, dan produsen pangan lokal sekaligus menjamin keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Keenam, membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan melalui penguatan UMKM, perlindungan sektor informal, perluasan akses ekonomi, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan.

Ketujuh, GMNI meminta evaluasi prioritas APBN dan penghentian pemborosan anggaran negara. Mereka juga mendesak audit transparan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan Sekolah Rakyat agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Kedelapan, menuntut peninjauan kembali dan pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto dengan mempertimbangkan catatan sejarah, dugaan pelanggaran HAM, aspirasi korban, serta prinsip keadilan.

Kesembilan, mendesak KPK mengusut dugaan manipulasi Pemilu 2024 serta mendorong evaluasi menyeluruh dan independen terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Kesepuluh, menuntut perlindungan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, termasuk pengusutan tuntas dugaan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil, massa aksi, dan jurnalis.

Kesebelas, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran serta menuntut realisasi janji politik berdasarkan amanat konstitusi dan kepentingan kesejahteraan rakyat.

AMPERA sebagai Agenda Perjuangan

Melalui sebelas tuntutan tersebut, GMNI Bogor menempatkan persoalan agraria, keadilan ekonomi, pendidikan, lingkungan, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari agenda perjuangan yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Tuntutan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi maupun proyek strategis, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat.

GMNI menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan justru membiarkan ketimpangan dan ketidakadilan terus berlangsung.

“Amanat Penderitaan Rakyat Harus Menjadi Agenda Perjuangan Bersama!”

Merdeka!

GMNI Jaya!

Marhaen Menang!

DPC GMNI Bogor

Reporter. Ki medi