PAN Jadi Fraksi dengan Penandatangan Paling Sedikit dalam Usulan HMP Terkait Wapres Gibran

JAKARTA (KM) – Berdasarkan data yang disampaikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Rabu (11/11/2026), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi fraksi dengan jumlah penandatangan paling sedikit dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Total tercatat ada 120 anggota DPR dari 8 fraksi yang menandatangani usulan HMP tersebut. Rincian jumlah penandatangan dari masing-masing fraksi adalah sebagai berikut:

– Fraksi PKS: 28 anggota

– Fraksi NasDem: 19 anggota

– Fraksi PKB: 18 anggota

– Fraksi Demokrat: 18 anggota

– Fraksi PDIP: 14 anggota

– Fraksi Golkar: 11-13 anggota*

– Fraksi Gerindra: 11 anggota

– Fraksi PAN: 1 anggota

Satu-satunya anggota DPR dari Fraksi PAN yang menandatangani usulan tersebut adalah Sarifuddin Sudding.

Menanggapi hal ini, Sarifuddin menegaskan bahwa langkah yang ia ambil bukanlah aksi pribadi.

“Penandatanganan dilakukan untuk mewakili sikap fraksi atas perintah langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Langkah ini didasari oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tegasnya, Rabu (11/11/2026).

Perlu dicatat bahwa langkah yang saat ini diambil oleh 120 anggota DPR tersebut masih sebatas tahap usulan. Hak Menyatakan Pendapat (HMP), bukan proses pemakzulan itu sendiri.

Berdasarkan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, usulan HMP ini masih harus melalui serangkaian tahapan prosedural di internal DPR. Pertama, usulan akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menentukan kelanjutannya.

Apabila Bamus menyetujui, pembahasan akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR. Hanya jika Rapat Paripurna menyetujui usulan tersebut, maka DPR dapat meneruskan proses HMP ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Wakil Presiden.

Hingga berita ini diturunkan, jadwal pembahasan usulan HMP ini di tingkat Bamus belum ditetapkan secara resmi oleh pimpinan DPR.

Reporter: rso