Direktur P3S: Jokowi dan Gibran Berpotensi Hadapi Proses Hukum, Dugaan Ijazah hingga Aset Mencuat

JAKARTA (KM) — Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyoroti potensi proses hukum yang ke depan akan dihadapi oleh Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

Jerry menilai, berbagai dugaan pelanggaran yang mencuat, mulai dari isu ijazah, catatan hak asasi manusia, hingga kejanggalan aset, dapat menyeret keduanya ke ranah pidana.

“Institusi-institusi negara yang sebelumnya diduga melindungi Jokowi kini tengah mengalami perubahan. Ia mendesak agar pihak berwenang segera menindaklanjuti dugaan pemalsuan ijazah yang hingga kini masih dipertahankan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujarnya.

“Jaksa Penuntut Umum sudah diganti, Kapolri sudah dicopot, tinggal Rektor UGM yang harus diganti dan diperiksa soal dugaan ijazah palsu. Pasalnya, UGM tetap mempertahankan bahwa Jokowi alumni asli mereka, padahal banyak kejanggalan,” ujar Jerry dalam keterangan resminya, Kamis (12/11/2026).

Jerry juga melontarkan dugaan adanya konspirasi pada masa kepemimpinan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang disebutnya membela Jokowi. Ia bahkan menyinggung adanya indikasi suap dalam proses hukum terkait ijazah tersebut.

“Ada rumor dan kabar yang beredar jaksa disuap serta hakim yang mengadili ijazah ini (diberi suap) Rp25 miliar,” klaim Jerry

Terkait dengan Gibran, Jerry menilai karir politik wakil presiden telah berakhir akibat berbagai kontroversi yang melingkupinya, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan dugaan masalah administratif.

“Kalau Gibran naik lewat penyeludupan pasal dan dia turun lewat surat keterangan (suket) palsu, maka karirnya sudah mati. Proses politik sudah selesai, tapi proses hukum jalan terus,” tegasnya.

Jerry menyebut situasi yang menimpa keduanya sebagai bentuk konsekuensi dari berbagai kebijakan dan peristiwa yang terjadi selama masa kepemimpinan sebelumnya. Ia menyoroti sejumlah penangkapan aktivis, seperti almarhum Lius Sungkharisma, Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan.

Selain itu, Jerry juga menyinggung tragedi kemanusiaan yang terjadi di bawah pengawasan pemerintahan sebelumnya, seperti kasus Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, penembakan enam anggota Laskar FPI, hingga meninggalnya 894 pimpinan dan anggota KPPS.

Desakan Audit Aset dan Kejanggalan Harta Kekayaan

Lebih lanjut, Jerry mendesak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengaudit harta kekayaan Joko Widodo yang menurutnya tidak wajar. Ia menyoroti disparitas anggaran antara rumah pensiun yang diajukan dengan fasilitas negara yang diterima.

“Kediamannya atau rumah pensiun anggarannya hanya Rp20 miliar, tapi rumah yang diberikan negara sampai Rp200 miliar,” paparnya.

Jerry juga menyebutkan bahwa sejumlah nama mantan menteri dan pejabat tinggi negara telah terseret dalam kasus suap yang menurutnya bermuara pada Joko Widodo, di antaranya Imanuel Ebehaezar, Yaqut Cholil Qoumas, Tom Lembong, Nadiem Makarim, Nusron Wahid, Dadan Hidayana, hingga indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan.

Menutup pernyataannya, Jerry menyoroti beban utang negara yang disebutnya mencapai Rp8.500 hingga Rp10.000 triliun, serta mendorong penerapan Undang-Undang Perampasan Aset jika terbukti ada ketidakwajaran.

“Saya prediksi Jokowi berpotensi menjadi satu-satunya presiden yang akan mendekam di balik jeruji besi,” pungkas Jerry.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung, KPK, maupun UGM belum memberikan tanggapan resmi atas serangkaian tuduhan dan desakan yang dilontarkan oleh Jerry Massie tersebut. Proses pembuktian atas dugaan-dugaan ini kini ditunggu publik di meja hijau.

Reporter: rso