Tak Diajak Sepanggung dengan Presiden Prabowo di IWIP, Pengamat: Signal Keras Sherly Tjoanda Laos Bakal Digasak KPK
JAKARTA (KM) – Ada pemandangan janggal di balik gegap gempita groundbreaking 11 ekosistem hilirisasi nikel senilai Rp 180 triliun di Kawasan Industri Weda Bay Nickel (IWIP), Halmahera Tengah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, tak tampak di panggung utama saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek raksasa senilai 10,2 miliar dolar AS dan melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik (EV) itu.
Padahal, sebagai kepala daerah dan penguasa wilayah Maluku Utara, Sherly adalah tuan rumah. Secara protokol kenegaraan, ia semestinya mendampingi Presiden.
Kejanggalan itu langsung dibaca sebagai sinyal politik keras oleh pengamat hukum dan Direktur Gerakan Perubahan Indonesia, Muslim Arbi.
“Kok Sherly tidak diajak Presiden Prabowo ke panggung utama, tentu punya makna,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10).
Menurut Muslim, peristiwa itu bukan sekadar soal salah atur tempat duduk. Ini adalah isyarat buruk bagi Sherly.
“Status Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah semakin tergerus maknanya dan seiring fasilitas politis kekebalan hukum Sherly semakin menipis,” tegasnya.
Di atas panggung utama saat itu, Presiden Prabowo hanya didampingi lingkaran inti ekonomi nasional: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM sekaligus Kepala Satgas Hilirisasi Bahlil Lahadalia, CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Tak ada Sherly di antara mereka. Gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu raib dari frame utama.
Bagi Muslim Arbi, ini adalah sinyal keras Istana sudah menarik dukungan politik dari Sherly.
“Signal Sherly bakal diperiksa KPK semakin menguat,” nilainya.
Muslim memprediksi, laporan LSM GERAM yang sebelumnya melaporkan Sherly Tjoanda Laos ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera diproses lembaga anti rasuah itu. Nasib Sherly di KPK disebutnya bakal semakin suram.
“Ketika Presiden saja sudah tidak menempatkan Sherly di panggung utama sebagai tuan rumah, itu artinya karpet merah politik untuk Sherly sudah digulung. KPK tidak akan ragu lagi,” kata Muslim.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Istana maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait tidak diikutsertakannya Gubernur Sherly di panggung utama peresmian proyek hilirisasi terbesar di Indonesia Timur tersebut.
Reporter: rso
Leave a comment