Jika Kapolri berbasic Reserse dan Kejagung berbasic Intelejen

Kolom oleh: Muslim Arbi -Pengamat hukum dan politik

Pada satu Oktober 2026 lalu – Presiden Prabowo melantik Jendral Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru menggantikan Jendral Listyo Sigit Prabowo. Sigit lalu di tempatkan sebagai KSP.

Jendral Polisi Suyudi ini pernah bertugas sebagai Kapolda Banten dan terakhir sebagai Kalahar BNN. Suyudi ini basic nya sebagai Reserse.

Jika mengamati tantangan yang di hadapi oleh bangsa dan negara ini soal kejahatan korupsi dan krominal saat ini terutama di bidang keuangan negara. Maka penunjukan Suyudi oleh Presiden Prabowo ini dipandang pas oleh publik.

Saat ini setelah penggantian di pos kepolisian. Publik juga menyoroti posisi kejaksaan agung dan juga KPK.

Jika dicermati dengan seksama dalam tantangan penegakkan hukum dan penyelamatan aset dan keuangan negara sebagaimana yang di capai oleh Kejaksaan saat ini – maka pantas Kejaksaan agung. Pos nya perlu di tempati oleh Jaksa Agung yang berbasis Intelejen. Dengan demikian akan klop dan terjadi kerjasama yang sinergis antara kepolisian dan kejaksaan jika Kapolri dan Kejagung sama basicnya reserse dan intelejen.

Apalagi saat ini – konsentrasi dan fokus Presiden dalam upaya menegakkan Pasal 33 UUD1945. Dan berbagai tantangan yang di hadapi. Maka tentunya sangat tepat bila pos kepolisian dan kejaksaan di isi oleh Kapolri yang berbasic reserse dan Kejaksaan agung yang berbasis intelejen.

Sinergitas dua lembaga penegakkan hukum itu ( Polisi – Jaksa) akan sangat membantu tugas – tugas presiden untuk dapat menerapkan pasal 33 UUD1945: Dalam hal penyelamatan Asset dan Keuangan negara.

Tentunya dalam tugas kedua insitusi hukum akan saling memperkuat satu sama lain dalam membantu tugas – tugas presiden tentu nya. Dan tidak perlu terjadi belakangan ini yang di soroti publik di mana Polisi vs Kejaksaan yang tangkap dan saling serang.

Justru dengan terpilih nya Kapolri Baru dan bilamana Kejaksaan agung baru berbasic Intelejen. Niscaya saling sinergis dan melengkapi satu sama lain untuk kepentingan bangsa dan negara.

Depok: 7 Oktober 2026