GMB Bongkar Dugaan Rekrutmen Fiktif Bedah Rumah, 300 Massa Siap Geruduk Kementerian PKP

Bogor (KM) – Koordinator Gerakan Mahasiswa Bogor (GMB) gerhana bulan secara resmi telah memasukkan surat aduan ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Jawa II pada Jumat , 30 Oktober 2026. Surat aduan tersebut menguak dugaan pelanggaran berat dalam pelaksanaan program Bedah Rumah di wilayah Kabupaten Bogor.

Laporan GMB menyoroti dugaan kuat praktik penyalahgunaan wewenang dan rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang oknum berinisial NI. Oknum tersebut diketahui menjabat sekaligus sebagai Tenaga Ahli BP3KP Jawa II serta Koordinator Kabupaten (Korkab) Bogor.

Dalam aduan yang diserahkan, GMB menemukan indikasi kecurangan mendasar pada proses seleksi dan penyaluran honorarium. Proses rekrutmen Tenaga Fasilitator (TFA) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) diduga kuat dilakukan secara fiktif, namun gaji tetap dicairkan dan diterima oleh pihak-pihak terkait.

“Praktik rangkap jabatan dan rekrutmen fiktif ini jelas mencederai integritas program penyediaan rumah bagi masyarakat miskin. Surat aduan resmi telah kami serahkan pada 30 Oktober 2026 lalu agar dinas/balai terkait segera mengambil tindakan tegas dan transparan,” tegas Koordinator GMB.

Sebagai bentuk pengawalan ketat atas kasus ini, Gerakan Mahasiswa Bogor (GMB) dipastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Kamis, 5 November 2026 dengan estimasi 300 massa aksi.

Dalam aksi mendatang, GMB membawa tuntutan utama:

1. Mendesak Kementerian PKP segera mencopot oknum berinisial NI dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli BP3KP Jawa II sekaligus Koordinator Kabupaten Bogor.

2. Mengusut tuntas dugaan rekrutmen fiktif dan aliran dana gaji pada posisi Tenaga Fasilitator dan Tenaga Pendamping Masyarakat dalam program Bedah Rumah di Kabupaten Bogor.

3. Melakukan audit komprehensif terhadap seluruh pelaksanaan program bantuan perumahan di bawah naungan BP3KP Jawa II.

GMB menegaskan tidak akan mundur dan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dan sanksi tegas bagi oknum yang memanfaatkan program kerakyatan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Reporter : Ki Medi