Dayeuh Pajajaran: Kampung Cantik untuk Siapa? Jangan Sampai Dana Desa Hanya Menghasilkan Keindahan Tanpa Kesejahteraan

Kolom oleh Hero Akbar / Moses *)

Program Dayeuh Pajajaran yang digagas Bupati Bogor Rudy Susmanto melalui Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan patut diuji bukan hanya dari keindahan kampung yang dihasilkan, melainkan juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Mengusung kearifan lokal Sunda Pakuan Pajajaran, penggunaan bambu sebagai ikon penataan lingkungan, pembangunan gapura, pemasangan lampu jalan, hingga penataan kawasan desa menjadi gagasan yang menarik. Program ini juga membawa harapan untuk mendorong pariwisata lokal dan membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, di balik konsep yang terlihat indah, ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah Dayeuh Pajajaran benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau sekadar mempercantik wajah kampung?

Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan. Justru, kritik diperlukan agar setiap rupiah uang publik menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

Jangan Terjebak pada Pembangunan yang Hanya Sedap Dipandang

Pagar bambu bisa terlihat artistik. Gapura bernuansa Sunda dapat menjadi identitas lokal. Lampion tenaga surya mampu memperindah suasana malam. Jalan lingkungan yang tertata pun memberikan kesan desa yang lebih rapi.

Akan tetapi, keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada apa yang terlihat oleh mata.

Masyarakat tidak hidup dari keindahan semata. Mereka membutuhkan akses ekonomi yang kuat, infrastruktur yang berfungsi, pelayanan publik yang baik, peluang usaha, serta peningkatan pendapatan keluarga.

Jika kampung sudah tertata, tetapi petani masih kesulitan memasarkan hasil panen, pedagang kecil tetap sepi pembeli, pemuda masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan produk UMKM tidak memiliki pasar yang jelas, maka manfaat program tersebut patut dievaluasi secara serius.

Jangan sampai pembangunan lebih sibuk mempercantik halaman depan, sementara persoalan kesejahteraan di dalam rumah belum terselesaikan.

Wisata Lokal Tidak Cukup Dibangun dengan Gapura

Salah satu harapan dari Dayeuh Pajajaran adalah terciptanya destinasi wisata lokal baru yang mampu menggerakkan ekonomi warga.

Namun, destinasi wisata tidak lahir hanya karena sebuah kampung memiliki gapura unik, pagar bambu, atau ornamen tradisional. Wisata membutuhkan daya tarik yang berkelanjutan, aksesibilitas, kebersihan, keamanan, promosi, kegiatan budaya, serta pengelolaan yang profesional.

Lebih penting lagi, harus ada kepastian bahwa masyarakat setempat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat ekonomi.

Siapa yang akan mengelola kawasan tersebut? Bagaimana warga mendapatkan penghasilan? Apakah UMKM memperoleh lokasi berjualan yang layak? Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan fasilitas? Dari mana biaya operasionalnya setelah pembangunan selesai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab sekadar dengan janji bahwa wisata akan tumbuh dengan sendirinya.

Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memastikan bahwa setiap kawasan yang ditata memiliki rencana pengembangan ekonomi yang terukur. Jangan sampai setelah proyek diresmikan, kawasan kembali sepi, fasilitas terbengkalai, dan warga hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.

Jangan Biarkan Kearifan Lokal Berhenti sebagai Ornamen

Mengangkat budaya Sunda Pakuan Pajajaran merupakan gagasan yang layak diapresiasi. Namun, kearifan lokal tidak cukup diwujudkan melalui bentuk bangunan dan dekorasi.

Kearifan lokal juga hidup dalam semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kehidupan warga.

Jika bambu dijadikan ikon, bagaimana keberlanjutan material dan pemeliharaannya? Jika lingkungan ditata, bagaimana pengelolaan sampah dijalankan? Jika desa diarahkan menjadi tujuan wisata, bagaimana kebersihan dan kelestarian lingkungannya dijaga?

Jangan sampai simbol budaya tampil megah saat peresmian, tetapi kehilangan makna setelah perhatian pemerintah beralih ke program berikutnya.

Budaya semestinya menjadi kekuatan yang menghidupkan masyarakat, bukan sekadar ornamen yang memperindah foto dokumentasi pembangunan.

Uang Publik Harus Diukur dengan Manfaat, Bukan Sekadar Realisasi

Program yang menggunakan Bankeu Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan harus ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, apa saja hasil pekerjaannya, bagaimana kualitas fasilitasnya, dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan.

Realisasi anggaran bukanlah bukti tunggal keberhasilan. Bangunan yang selesai dikerjakan juga belum otomatis menunjukkan bahwa tujuan pembangunan telah tercapai.

Ukuran keberhasilan harus lebih luas, antara lain peningkatan pendapatan UMKM, bertambahnya kesempatan kerja, yang meningkatnya kunjungan wisata yang menghasilkan transaksi ekonomi bagi warga, membaiknya akses dan keamanan lingkungan, serta terjaganya fasilitas dalam jangka panjang.

Evaluasi juga perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa, pelaku UMKM, kelompok pemuda, dan unsur pemerintahan setempat.

Apabila suatu kawasan belum memberikan dampak ekonomi sebagaimana yang diharapkan, pemerintah harus berani melakukan pembenahan. Sebaliknya, jika manfaatnya terbukti, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperluas praktik baik ke wilayah lain.

Transparansi bukan ancaman bagi program pemerintah. Transparansi justru menjadi fondasi kepercayaan masyarakat.

Jangan Sampai Desa Hanya Menjadi Etalase Pembangunan

Bupati Bogor Rudy Susmanto tentu memiliki ruang untuk mendorong pembangunan desa dengan pendekatan yang mengangkat identitas budaya lokal. Namun, tantangan sesungguhnya bukanlah membuat desa tampak berbeda, melainkan memastikan desa menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup dan mencari penghidupan.

Pembangunan yang berpihak kepada rakyat harus mampu menjawab kebutuhan nyata, bukan hanya memenuhi selera visual. Infrastruktur harus berfungsi, fasilitas harus terawat, dan peluang ekonomi harus dapat diakses masyarakat secara adil.

Jangan sampai warga hanya dilibatkan ketika pembangunan dikerjakan, tetapi tidak dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi manfaatnya.

Sebab, desa bukan panggung dekorasi bagi pemerintah. Desa adalah ruang hidup masyarakat yang memiliki persoalan, kebutuhan, potensi, dan masa depan yang harus diperjuangkan bersama.

Penutup: Kampung Indah Itu Baik, Rakyat Sejahtera Jauh Lebih Penting

Program Dayeuh Pajajaran tidak seharusnya dinilai hanya dari seberapa cantik gapuranya, seberapa rapi pagar bambunya, atau seberapa menarik lampionnya ketika malam tiba.

Program ini harus diuji dengan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik setelah pembangunan dilakukan?

Apakah pendapatan warga meningkat? Apakah UMKM berkembang? Apakah pemuda memperoleh peluang kerja? Apakah fasilitas publik berfungsi dan terawat? Apakah masyarakat memiliki peran dalam menentukan masa depan kampungnya?

Jika jawabannya belum jelas, maka pekerjaan pemerintah belum selesai ketika proyek fisik selesai dibangun.

Sebab, kampung yang indah belum tentu menyejahterakan. Tetapi pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat semestinya mampu menghadirkan keduanya: lingkungan yang tertata dan kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat.

Jangan sampai Dayeuh Pajajaran hanya dikenang sebagai program yang berhasil mengubah wajah kampung, tetapi gagal mengubah nasib warganya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan sekadar meninggalkan bangunan yang bisa dilihat, melainkan meninggalkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyatnya.

*) Pendiri media Kupas merdeka