Banjir Batutulis Disorot Publik, Pemkot Bogor Dituntut Buka Mata soal Drainase dan Dampak Pembangunan

BOGOR (KM) – Banjir yang melanda kawasan Lawanggintung–Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada 22 Oktober 2026, terus menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait dugaan dampak pembangunan jalan baru terhadap permukiman warga.

Berdasarkan dokumentasi tangkapan layar akun TikTok yang dihimpun Redaksi Kupas Merdeka, 15 video terkait banjir Batutulis mencatat akumulasi sekitar 34,8 ribu penayangan pada saat pendataan. Angka tersebut merupakan jumlah penayangan, bukan jumlah penonton unik, dan dapat terus berubah.

Sejumlah video menampilkan kesaksian warga, Ketua RT, dan Ketua RW yang mempertanyakan kondisi drainase serta penanganan kerugian akibat banjir.

Seorang ibu rumah tangga mengaku rumahnya sebelumnya tidak pernah mengalami banjir sebesar itu.

“Seumur-umur baru kali ini banjir sebesar ini,” ungkapnya.

Kesaksian tersebut memunculkan pertanyaan penting: apakah pembangunan jalan baru telah memperhitungkan kapasitas drainase, perubahan aliran air, dan keselamatan permukiman warga?

KPLH HARMONI bersama Kantor Hukum Taufik Nasution & Partner mendorong Pemerintah Kota Bogor dan pelaksana proyek melakukan pemeriksaan teknis secara terbuka, mengevaluasi drainase, serta memastikan penyelesaian keluhan masyarakat terdampak.

Joko Susatiyo, B.A sebagai pemerhati lingkungan menyampaikan, semestinya pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan kearipan lokal, melibatkan lingkungan sekitar dalam mengkaji dampak lingkungan, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat.

“Mestinya harus merangkul dan mengajak tokoh masyarakat untuk memastikan tahapan pembangunan agar berjalan dengan baik tanpa merugikan masyarakat dari dampak pembangunan tersebut,” pungkasnya.

Jadi menurutnya, Jalan baru harus menjadi solusi, bukan sumber banjir baru. Tata ruang dan drainase wajib direncanakan secara terpadu.

Sementara Taufik H. Nasution, S.H., M.H.Kes & Partner mengatakan “Jalan dibangun, warga kebanjiran. Di mana tanggung jawab hukum-nya?”.

Meski dugaan keterkaitan pembangunan jalan dengan banjir masih memerlukan pembuktian teknis, aspirasi warga perlu mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut yang terukur.

Pembangunan infrastruktur harus membawa kemajuan tanpa mengabaikan keselamatan dan hak masyarakat.

Redaksi Kupas Merdeka terus mengawal persoalan tersebut dengan mengedepankan fakta, keberimbangan, serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

Reporter: Ki Medi, Gats
Editor: Drajat