LAPBAS Soroti Mekanisme Informasi Publik di Sekolah, Dindik Akui Beri Arahan kepada Kepala Sekolah

SERANG (KM) – Ormas LAPBAS Indonesia menyoroti mekanisme pelayanan informasi publik di lingkungan sekolah dasar Kabupaten Serang. Sorotan itu mengemuka dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Serang, Kamis (17/9).

Audiensi yang berlangsung di kantor Dinas Pendidikan tersebut dihadiri Ketua Harian DPP LAPBAS Banten Hikmat bersama jajaran. Dari Dindik hadir Kabid SD Abidin Nasar serta sejumlah kepala sekolah dasar se-Kecamatan Petir.

Persoalan bermula dari permohonan informasi publik yang telah diajukan kepada pihak sekolah, namun hingga audiensi berlangsung belum diterima pemohon. Salah satu alasan yang muncul adalah masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan.

Kondisi tersebut kemudian dipertanyakan LAPBAS. Organisasi itu meminta kejelasan mengenai kewenangan sekolah dalam memberikan informasi serta apakah setiap permohonan masyarakat harus terlebih dahulu menunggu instruksi dari dinas.

Secara hukum, keterbukaan informasi publik merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diperkuat PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam forum tersebut, Kabid SD Dindik Kabupaten Serang, Abidin Nasar mengakui adanya arahan kepada sejumlah kepala sekolah. Namun, ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pembinaan dan pendampingan menyusul adanya keluhan dari kepala sekolah terkait pihak eksternal yang datang meminta informasi.

“Memang kami mengarahkan kepala sekolah. Tetapi sifatnya seperti orang tua kepada anak. Karena ada keluhan dari kepala sekolah yang merasa resah dengan adanya berbagai oknum yang datang,” ujar Abidin.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam audiensi. Sebab, di satu sisi dinas memiliki fungsi pembinaan terhadap sekolah, tetapi di sisi lain pelayanan informasi publik memiliki mekanisme dan hak pemohon yang juga harus mendapatkan kepastian.

Ketua Harian DPP LAPBAS Banten Hikmat menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata mengenai diberikan atau tidaknya sebuah dokumen, melainkan menyangkut kepastian prosedur dan transparansi pelayanan publik.

“Yang dipersoalkan adalah kejelasan mekanismenya. Jangan sampai masyarakat yang mengajukan informasi justru harus menunggu instruksi yang tidak memiliki kepastian waktu,” kata Hikmat.

Menurutnya, apabila suatu informasi memang termasuk kategori dikecualikan, badan publik harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sebaliknya, apabila informasi dapat diberikan, proses pelayanan seharusnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

LAPBAS juga berencana melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Serang untuk mengklarifikasi informasi yang diterima organisasi mengenai dugaan adanya proses penyelidikan terkait persoalan tersebut.

Hikmat menegaskan, informasi itu belum dianggap sebagai fakta sebelum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak kejaksaan.

“LAPBAS tidak ingin berspekulasi. Informasi mengenai dugaan penyelidikan akan dikonfirmasi langsung kepada Kejaksaan Negeri Serang agar jelas status, substansi, dan keterkaitannya,” ujarnya.

LAPBAS selanjutnya menunggu tindak lanjut atas permohonan informasi sekaligus akan meminta penjelasan kepada institusi terkait. Organisasi tersebut menyatakan seluruh langkah akan didasarkan pada dokumen, data, dan keterangan resmi.

Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya soal selembar dokumen. Yang diuji adalah sejauh mana prinsip keterbukaan, kepastian pelayanan, dan hak masyarakat memperoleh informasi benar-benar berjalan di lingkungan satuan pendidikan Kabupaten Serang.

Reporter: Adie L

Editor: Bayu