Keracunan Massal MBG Jadi Sorotan Publik, Tidak Ada Evaluasi?

Kolom oleh Hero Akbar/ Moses *)

Fenomena dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 memang layak menjadi sorotan publik. Jika ditilik dari data yang berulang di berbagai daerah, jelas terlihat bahwa masalah ini bukan sekadar insiden lokal, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pangan sekolah.

Program yang sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa justru berulang kali menimbulkan tragedi kesehatan massal.

Dalam konteks pengawasan distribusi pangan, lemahnya kontrol kualitas sejak tahap pengadaan hingga penyajian menjadi akar persoalan. Banyak kasus menunjukkan makanan basi, penyimpanan tidak sesuai standar, atau pergantian pemasok tanpa evaluasi ketat. Hal ini menimbulkan risiko besar karena jutaan siswa setiap hari bergantung pada program ini.

Respons cepat memang dilakukan dengan mendirikan posko darurat dan penanganan medis, tetapi pola berulang di berbagai provinsi menunjukkan evaluasi pasca-insiden tidak menghasilkan perbaikan nyata.

Dari sisi akuntabilitas kebijakan, publik berhak mempertanyakan mengapa program sebesar ini tidak memiliki mekanisme audit yang transparan.

Program gizi seharusnya menjadi investasi kesehatan jangka panjang, tetapi jika berulang kali menimbulkan korban, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuka data pengadaan, distribusi, serta hasil uji laboratorium makanan agar masyarakat yakin bahwa ada langkah nyata memperbaiki sistem.

Mekanisme pengadaan bahan baku MBG sebenarnya sudah diarahkan ke sistem digital dan transparan melalui Radar MBG.

Proses tender atau penunjukan pemasok dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu bahan baku diolah oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam sistem ideal, setiap pemasok harus memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan distribusi logistik sesuai SOP.

Data pengadaan seharusnya bisa ditelusuri publik, mulai dari asal-usul produk hingga harga. Namun, praktik di lapangan masih rentan manipulasi, kelalaian, dan lemahnya kapasitas dapur sekolah.

Transparansi bukan sekadar portal informasi, melainkan harus menjadi budaya akuntabilitas dalam setiap tahap pengadaan dan distribusi pangan.

Tanpa pengawasan ketat, keterlibatan masyarakat, dan audit independen program MBG, tujuan mulia program ini akan terus terganggu oleh kasus keracunan massal. Program MBG harus segera direformasi agar benar-benar menjadi solusi gizi, bukan sumber masalah kesehatan.

*)- Pendiri media kupasmerdeka.com