FREE PALESTINE, STRUGGLE FROM WITHIN: Strategi Diplomasi Prabowo  

Kolom oleh: Gunaji Al Basri *)

Free Palestine!

Teriakan Presiden Prabowo Subianto di hadapan ribuan santri Gontor, dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, bukan sekadar seruan spontan. Ia merupakan ekspresi dari sikap Indonesia yang memiliki akar sejarah panjang: membela hak bangsa Palestina untuk merdeka. Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik di balik pekikan itu. Indonesia justru memilih masuk ke Board of Peace (BoP)—forum yang dibentuk dengan keterlibatan Amerika Serikat untuk menangani perdamaian, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza. Sekilas, ini tampak paradoks. Bukankah ini paradoks? Bagaimana mungkin negara yang meneriakkan “Free Palestine” duduk dalam forum yang juga melibatkan kekuatan yang selama ini memiliki posisi berbeda mengenai Palestina? Di sinilah strategi Prabowo perlu dibaca lebih dalam.

Bukan Mundur. Mengubah Arena

Indonesia tidak mempunyai kekuatan militer untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel secara head to head. Tetapi Indonesia juga tidak harus memilih antara konfrontasi atau menyerah. Ada pilihan ketiga: masuk ke dalam arena. Struggle from within. Berjuang dari dalam.

Jika keputusan mengenai masa depan Gaza dibicarakan di sebuah ruangan, mengapa Indonesia harus terus berada di luar ruangan sambil berteriak? Masuklah ke dalam. Duduklah di meja. Dengarkan. Negosiasikan. Pengaruhi. Dan perjuangkan Palestina dari sana. Inilah kemungkinan logika strategis di balik langkah Prabowo. Pemerintah sendiri menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP tetap diarahkan pada tujuan perdamaian dan perjuangan bagi masa depan Palestina. Prabowo juga berulang kali menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara.

Ini Bukan Politik Baru Indonesia

Yang berubah adalah metodenya, bukan prinsipnya. Akar sikap Indonesia terhadap Palestina dapat ditarik jauh ke belakang. Pembukaan UUD 1945 menyatakan: “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan…” Prinsip tersebut kemudian mendapat artikulasi internasional melalui Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955. Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya. Tiga puluh tiga tahun kemudian, Indonesia secara resmi mengakui Negara Palestina pada 16 November 1988.

Jadi ada garis sejarah yang jelas: UUD 1945 — Bandung 1955 — pengakuan Palestina 1988 — diplomasi Indonesia — Prabowo hari ini. Tidak ada perubahan prinsip. Yang berubah adalah medan perjuangan.

Dari Bandung ke BoP

Pada era Soekarno, Indonesia membangun kekuatan melalui solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka. Bandung menjadi simbol bahwa negara yang secara material tidak sebesar negara-negara kolonial dapat membangun kekuatan politik dan moral secara kolektif.

Prabowo tampaknya menghadapi persoalan yang berbeda. Hari ini struktur kekuatan global jauh lebih kompleks. Amerika Serikat tetap merupakan kekuatan utama dunia, sementara Israel memiliki dukungan politik, militer, dan diplomatik yang kuat dari Amerika. Dalam kondisi seperti itu, menghadapi mereka secara langsung bukan satu-satunya pilihan. Diplomasi justru menjadi instrumen kekuatan.

Maka, bergabung dengan BoP dapat dibaca sebagai upaya untuk memperoleh akses terhadap pusat proses diplomatik, bukan sebagai perubahan sikap Indonesia terhadap Palestina.

Keras dalam Prinsip, Lentur dalam Cara

Di sinilah politik luar negeri bebas dan aktif menemukan bentuk barunya. Bebas bukan berarti anti-Amerika. Aktif bukan berarti harus berkonfrontasi dengan Amerika. Dan mendukung Palestina tidak berarti menutup seluruh saluran komunikasi dengan Israel. Justru sebaliknya: semakin besar perbedaan, semakin penting meja diplomasi.

Karena itu, pekikan “Free Palestine!” di Gontor dan keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak harus dipertentangkan. Yang satu adalah ketegasan prinsip. Yang lain adalah kecerdikan strategi.

Prabowo bahkan mengaitkan perjuangan Palestina dengan kekuatan Indonesia: Indonesia harus menjadi negara kuat agar mampu membantu bangsa lain yang tertindas.

Maka pesan strategisnya mungkin sederhana:

Jangan hanya berteriak dari luar ruangan. Masuklah ke ruangan tempat keputusan dibuat.

Itulah struggle from within.

Dari Bandung 1955 sampai BoP, Indonesia tidak mengubah prinsip dasarnya: kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tetapi sejarah mengajarkan satu hal: prinsip membutuhkan kekuatan, dan kekuatan membutuhkan strategi.

FREE PALESTINE.

STRUGGLE FROM WITHIN.

Karena dalam geopolitik, tidak selalu yang paling keras suaranya yang paling besar pengaruhnya. Kadang, yang paling menentukan justru mereka yang berhasil masuk ke meja tempat keputusan dibuat.

Surabaya, 1909/2026

*) – Guru Padepokan Sunan Giri)